Jumat 24 November 2017
  • :
  • :

Kurangi Kemiskinan, Gerindra Tagih Janji Jokowi

Kurangi Kemiskinan, Gerindra Tagih Janji Jokowi

Medan, SumutOnline – Membaiknya sejumlah indikator makro suatu negara seharusnya selaras dengan penurunan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Saat ini di Indonesia kelihatannya tidak begitu.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan mengatakan capaian pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5 persen, tidak signifikan terhadap perbaikan kondisi sosial. Dalam artian, pengangguran masih tinggi, kesejahteraan rakyat masih jauh panggang dari api.

Diungkapkan Heri, tingkat pengangguran terbuka masih jumbo yakni 5,61 persen. Padahal, porsi anggaran pembangunan sengaja dibesarkan untuk mendorong konsumsi dan investasi. Nyatanya hal itu tidak terjadi.

Heri juga menjelaskan, maraknya pembangunan infrastruktur seharusnya bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, serta menumbuhkan ekonomi tinggi. Saat ini, 62,2 persen penduduk miskin berada di pedesaan, dan dari jumlah tersebut, sebanyak 50,84 persen penduduk miskin itu bekerja di sektor pertanian.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah seharusnya dapat benar-benar mendorong sektor pertanian antara lain dengan mengambil kebijakan yang melindungi petani dalam skema perdagangan nasional dan internasional.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti menyatakan, dorongan dan hasil pertemuan G20 yang berlangsung di Hamburg, Jerman, jangan sampai menghambat pencapaian kebijakan ekonomi nasional.

“Jangan sampai, reformasi kebijakan perdagangan dan investasi ini nantinya akan menghambat pencapaian paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan daya saing nasional,” kata Rachmi Hertanti.

Menurutnya, dorongan G20 untuk mendisiplinkan sejumlah regulasi domestik untuk selaras dengan kebijakan perdagangan dan investasi internasional akan semakin mempersempit ruang kebijakan pemerintah RI.

Semakin sempitnya ruang kebijakan itu juga terkait dengan penegakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat membuat peran pemerintah pusat menjadi sama atau berada di bawah investor.

“Perlu diingat, Pemerintah Indonesia sudah diprotes dan digugat banyak negara akibat menerapkan kebijakan pelarangan ekspor konsentrat untuk memperkuat industri hilir, persyaratan konten lokal, dan pembatasan impor di sektor tertentu,” jelas Rachmi.

Untuk itu, IGJ menilai agenda G20 dalam memerangi proteksionisme melalui reformasi kebijakan perdagangan dan investasi internasional harus disikapi secara hati-hati oleh pemerintah karena hal itu akan menjadi pukulan balik bagi Indonesia. (inilah)

 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *