Selasa 24 Oktober 2017
  • :
  • :

Wujudkan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Siapkan Kebijakan Ekonomi

Wujudkan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Siapkan Kebijakan Ekonomi

Medan, SumutOnline – Pemerintah menyiapkan kerangka kebijakan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial sesuai konstitusi. Ada 4 (empat) kebijakan ekonomi, meliputi Bantuan Sosial, Akses Terhadap Lahan, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan Kesempatan Bekerja/Berusaha. Kerangka tersebut merupakan bagian dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi.

“Kebijakan Pemerataan Ekonomi ini diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang berazaskan demokrasi dan berbasis ekonomi pasar yang adil,” ujar Darmin Nasution, Menko Perekonomian di Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Darmin menjelaskan, beberapa indikator kinerja pembangunan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan, dan tingkat pengangguran menunjukkan kualitas yang membaik. Namun, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak akan berkelanjutan jika masih ada faktor ketimpangan.

Untuk itu, pemerintah menghadirkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi untuk memberikan keadilan (fairness) kepada semua penduduk untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan bagi perbaikan kualitas hidupnya.

Terkait akses terhadap lahan, pemerintah akan melaksanakan reforma agraria dan hutan sosial melalui pendekatan klaster, berbasis komoditi unggulan.

Pemerintah juga akan meredistribusi lahan sebagai modal masyarakat menengah ke bawah, sertifikasidalam rangka legalisasi asset, implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta menyediakan hunian penduduk miskinperkotaan.

Sementara untuk peningkatan kualitas SDM, pemerintah menyasar reformasi pendidikandan pelatihan tenaga kerja menjadi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis pekerjaan. Dimulai darisektor industri, diikuti sektor jasa dan pertanian, melalui kerjasama Pemerintah, BUMN dan Swasta.

Selain itu, pemerintah juga akan menitikberatkan pada area kewirausahaan untuk mendorong terciptanya pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai daya saing. Pemerintah akan mendorong pelaku usaha mikro dan kecil berkembang menjadi pelaku usaha menengah dan besar. (inilah)

 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *