Senin 11 Desember 2017
  • :
  • :

Keliru, Point Hukuman Pidana 20 Tahun Ada Didalam Perppu Ormas,  

Keliru, Point Hukuman Pidana 20 Tahun Ada Didalam Perppu Ormas,  

Medan, SumutOnline – Saat ini diperlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan, mengatakan satu kekeliruan fatal dalam Perppu itu adalah hukuman pidana selama 20 tahun penjara bagi orang atau pengurus ormas yang bertujuan mengganti atau mengubah Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (4).

Dia meminta, terutama poin itu, dikaji ulang karena berpotensi bertentangan dengan konstitusi. Pengertian “mengganti” atau “mengubah” bisa disalahgunakan atau disalahpahami, padahal UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan (amandemen) pada kurun waktu tahun 1999-2002. Tak tertutup kemungkinan pula amandemen serupa dimasa mendatang.

“Itu harus dikaji ulang karena pada dasarnya UUD kan, bisa diubah. UUD kita sebelumnya saja sudah pernah diubah, gimana,” ketusnya, kemarin.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) juga menyarankan pemerintah agar melibatkan banyak pihak dalam perumusan kebijakan, termasuk semacam pembuatan Perppu. Kekeliruan seperti yang diungkapkannya sesungguhnya gegara kurangnya komunikasi dan sosialisasi. “Makanya sosialisasi dan komunikasikan, duduk bersama untuk membahas,” tandasnya.

Sementara itu, mengenai klausul tentang hukuman pidana penjara itu disebutkan Pasal 59 Ayat (4) huruf c bahwa ormas dilarang “menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.”

Penjelasan pasal itu, “Yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/Marxisme-Leninisme atau paham lain yang bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Lalu disebutkan dalam bab Ketentuan Pidana pada Pasal 82A ayat (2), “Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.” (viva)

 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *