Selasa 12 Desember 2017
  • :
  • :

Perhatian Pemerintah Pusat Kedaerah Luar Pulau Jawa Harus Ditingkatkan

Perhatian Pemerintah Pusat Kedaerah Luar Pulau Jawa Harus Ditingkatkan

Medan, SumutOnline – Pemerintah Pusat diminta agar perhatianya terhadap daerah yang ada diluar Pulau Jawa ditingkatkan. Pasalnya, jika disbanding dengan nilai APBD provinsi di Pulau Jawa yaitu Jakarta Rp70.1 Triliun, Jawa Barat Rp32.74 Triliun dan Jawa Timur Rp27.8 Triliun, maka nilai APBD Sumut tidak sebanding dengan ketiga provinsi tersebut. APBD Sumut hanya Rp12.1 Triliun.

“Pak Gubernur Sumut HT Erry Nuradi berpesan kepada saya agar menyampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur Lemhanas, agar perhatian Pemerintah Pusat kepada Provinsi Sumatera Utara sebagai metropolitan yang terbesar keempat dapat ditingkatkan agar terjadi percepatan pembangunan Sumut,” kata Wakil Gubsu Dr Nurhajizah Marpaung pada pertemuan Gubsu dengan peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) program pendidikan reguler angkatan (PPRA) LVI Tahun 2017 Lemhanas RI di ruang Beringin Kantor Gubs Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (18/7/2017)

Dikatakan Nurhajizah, Sumatera Utara saat ini bukanlah provinsi yang tidak begitu baik. Saat ini Sumut sudah baik. “Selama di Sumut mudah-mudahan betah. Sumut sekarang baik.Semua urusan mesti tuntas,” ucapnya.

Dijelaskan Wagusu, Sumut terdiri dari 33 kabupaten/kota dan hampir setiap kabupaten memiliki kelebihan-kelebihan terutama untuk objek wisatanya. Selain itu juga memiliki 436 kecamatan, dan 5.983 desa/kelurahan yang terdiri dari berbagai suku dan etnis.

“Ada 8 Etnis dan Sumut terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan. Seperti di Nias, lautnya itu cantik, indah dan terdiri dari 5 kabupaten/kota. Namun belum ada yang tersentuh. Bahkan 3 bulan lalu Nias mengalami mati listrik hampir dua bulan. Ini merupakan perjuangan Bapak Gubsu beserta jajarannya bagaimana masyarakat Sumut ini tidak ada lagi yang tidak merdeka. Tidak akan ada satu rumah lagi pun yang tidak punya listrik nantinya,” tegas Wagusbu.

Lebih jauh Wagubsu menuturkan, bahwa kondisi sosial kemasyarakatan di Sumut menunjukkan trend yang sedikit membaik. Meskipun disana-sini masih ada sedikit keributan, akan tetapi hal itu masih bisa dicegah. “Dari sisi Ipolesosbud Hankam Sumatera Utara sampai saat ini masih kondusif,” terangnya.

Terkait kemiskinan, pihaknya bernjanji akan terus berupaya agar tingkat kemiskinan di Sumut bisa berkurang. “Tahun 2016 sudah mulai membaik. Tahun 2017 Pemprovsu berusaha agar tidak menjadi yang terbesar diantara metropolitan,” bilangnya.

Terkait APBD, Nurhajizah menyampaikan bahwa APBD Sumut sejak tahun 2016 mengalami peningkatan. Untuk 2018 Pemprovsu memproyeksikan APBD Provsu Tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2017 Rp13,03 triliun menjadi Rp13, 32 triliun. Hal ini untuk mendukung 10 Prioritas Nasional dan mendukung pencapaian 9 prioritas Provinsi.

“Di tahun 2018 ini kita proyeksikan mencapai Rp13,32 triliun. Dengan catatan bahwa kewajiban terhadap bagi hasil kepada Kabupaten Kota sampai Tahun 2016 telah berhasil dipenuhi. Selain untuk mendukun 10 prioritas nasional juga untuk mendukung pencapaian 9 prioritas Provinsi,” cetusnya.

Selain itu, ada beberapa proyek prioritas nasional di Sumut yang telah ditampung dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 yakni pengembangan destinasi wisata Danau Toba, selanjutnya pembangunan jalan bebas hambatan Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi.

Selain itu juga kawasan Danau Toba, proyek lainnya yang ditampung dalam RKP 2018 yakni infrastruktur bagi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke.

“Diantarannya meliputi pembangunan jalan bebas hambatan Medan – Kualanamu. Pembangunan jalan kereta api antara Bandar Tinggi ke Kuala Tanjung. Ini merupakan upaya Bapak Gubernur dan jajarannya dalam mendukung pemerintah pusat dan untuk pembangunan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara,” pungkasnya. (ss)

 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *