Rabu 18 Oktober 2017
  • :
  • :

70 Ribu Ha Kebun Sawit Rakyat Butuh Replanting

70 Ribu Ha Kebun Sawit Rakyat Butuh Replanting

Medan, SumutOnline – Sebanyak 70 ribu hektar areal lahan perkebunan sawit rakyat di Sumatera Utara (Sumut) tidak produktif lagi dan perlu diremajakan. Untuk itu,  Pemerintah Provinsi Sumut mendorong kabupaten/kota se Sumut memanfaatkan fasilitas bantuan Rp25 juta per Ha dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Demikian dikatakan Kepala Dinas Perkebunan Sumut Herawati pada acara Peningkatan Kompetensi Kelembagaan Petani Kelapa Sawit di Hotel Soechi, Medan,  Selasa (25/7/2017). Hadir utusan pemerintah kabupaten/kota, petani kelapa sawit dan asosiasi petani kelapa sawit dari 15 kabupaten/kota.

Dijelaskan Herawati, bahwa Pemprovsu melalui Dinas Perkebunan meminta pemerintah kabupaten/kota agar meraih peluang yang ada sehingga tujuan peremajaan perkebunan sawit rakyat di Sumut dapat diwujudkan.

Herawati juga mengungkapkan, dari 1,2 juta Ha areal perkebunan sawit di Sumut, sebanyak 418 ribu Ha adalah kebun sawit rakyat atau 43 persen. Karena itu, untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit di Sumut, maka perkebunan sawit rakyat juga harus dikembangkan.

Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota harus membina dan membangun kebun sawit rakyat, dan tidak hanya fokus pada kebun sawit koorporate.

“Kami sangat mengharapkan peran aktif pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini Dinas Pertanian kabupaten beserta asosiasi petani kelapa sawit untuk dapat meraih peluang yang sudah ditawarkan oleh Kementerian Pertanian,” cetusnya.

Lebih lanjut Herawati menjelaskan, bahwa kabupaten/kota dinilai sangat berperan penting sebagaimana Keputusan Dirken Perkebunan  Nomor 29/2017 yang menjadi acuan dalam pelaksanaan peremajaan kelapa sawit perkebun, pengembangan SDM dan bantuan sarana dan prasaran dalam kerangka pendanaan BPDPKS.

“Dinas perkebunan pemerintah provinsi sifatnya hanya melakukan verifikasi dan meneruskan ke Dirjen Perkebunan. Yang berhubungan langsung dengan petani dan kelompok tani maupun koperasi adalah dinas pertanian di kabupaten,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Peremajaan BPDPKS Hendar Sudrajat yang hadir pada acara tersebut mengatakan, pada tahun 2017, BPDPKS mengalokasikan bantuan dana peremajaan untuk kebun sawuit rakyat seluas 20.780  Ha se Indonesia.

Sampai saat ini, lanjutnya, belum ada satupun proporsal dari kelompok tani atau koperasi Sumatera Utara yang masuk. Pihaknya menerima proporsal berdasarkan rekomendasi dari Dirjen Perkebunanan.

“Sistimnya siapa yang cepat dan memenuhi syarat, maka dia yang mendapat. Kami menerima rekomendasi dari Dirjen Perkebunan,” jelas Hendar.

Sementara, Perwakilan Dirjen Perkebunan, Betty Saragih menjelaskan, regulasi dalam mendapatkan bantuan replanting kebun kepala sawit diatur dalam Keputusan Jenderal Perkebunan Nomor 29/2017.

Untuk itu, Herawati meminta kabupaten/kota melakukan persiapan peremajaan dengan melakukan penguatan kelembagaan petani dalam bentuk koperasi, melakukan pendataan pekebun kelapa sawit yang akan diremajakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, menerbitkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) serta mempersiapkan peta lokasi kebun yang berkoordinat hasil Global Positioning System.

“Kami minta daerah aktif melaksanakan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan tim khusus fasilitasi peremajaan kelapa sawit Ditjen Perkebunan,” pungkasnya. (ss)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *