Kamis 23 November 2017
  • :
  • :

Pilkada 2018, KPU Sumut Diminta Tingkatkan Partisipasi Pemilih

Pilkada 2018, KPU Sumut Diminta Tingkatkan Partisipasi Pemilih

Medan, SumutOnline – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumut dan 8 kabupaten/kota.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HT Erry Nuradi saat menerima audiensi Ketua dan Komisioner KPU Sumut, di Kantor Gubsu Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (25/7/2017).

Hadir pada sekempatan itu, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea didampingi komisioner Benget Silitonga, Dr Iskandar Z MSi, Nazir Salim, dan Yulhasni. Sedangkan Gubsu didampingi Kepala Kesbang Pol Provsu Suryadi Bahar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provsu Agus dan Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah Setdaprovsu Basarin Tanjung.

Gubsu mengatakan, pada pilkada Kota Medan lalu, kurang dari 25 persen partisipasi pemilih. Tentunya semua pihak tidak menginginkan hal sama terjadi lagi pada Pilkada 2018 mendatang, khususnya pilkada gubernur.

“Pada pilkada sebelumnya tingkat partisipasi hanya sekitar 48 persen. Diharapkan KPU bisa memanfaatkan dana Pilkada 2018 untuk kelancarannya. Jumlah partisipasi pemilih Sumut Pilkada 2018 diharapkan dapat ditingkatkan,” ujar Gubsu.

Gubsu mengatakan, untuk meningkatkan jumlah partisipasi pemilih diperlukan kerja keras dan keseriusan masyarakat dalam memahami arti pilkada. Karena itu, untuk kelancaran pilkada 2018 nantinya, KPU diharapkan bisa berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu khusunya untuk data pemilih. Agar lebih akurat.

“Diharapkan Pilkada tahun 2018 nantinya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, kondusif dan lancar,” ujar Gubsu.

Sementara Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, mengatakan, anggaran Pilkada 2018 yang telah disetujui sebesar sebesar kurang lebih Rp855.000.000.000. Namun penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) nya belum ditandatangani.

“Diharapkan penandatanganan NHPDnya segera dilakukan dan pencairan dananya dilakukan dalam dua tahap untuk kelancaran pelaksanaan pilkada nantinya,” ujar Mulia.

Sementara, Komisioner KPU Devisi Teknis, Benget Silitonga mengatakan salah satu kendala yang dihadapi dalam melakukan sosialisasi pilkada melalui internet, seperti di daerah Nias dan daerah-daerah lainnya yang jaringan internetnya sering terganggu.

“Menurut Informasi yang kami dengar bahwa Diskominfo Provsu memiliki internet mobile. Diharapkan partisipasi dari Pemprovsu untuk mendukung sosialisasi pilkada kepada masyarakat khususnya melalui internet dan menfasilitasi guna kelancaran komunikasi baik surat menyurat,” ucap Benget. (ss)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *