Kamis 19 Oktober 2017
  • :
  • :

DPR & Pemerintah Sepakati Pasal Penyadapan

DPR & Pemerintah Sepakati Pasal Penyadapan

Medan, SumutOnline – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah telah menyepakati pasal mengenai penyadapan, khususnya waktu diperbolehkannya melakukan penyadapan.

“Kapan boleh melakukan penyadapan baru lapor dan itu syaratnya ada tiga. Tanpa syarat itu harus izin dulu baru menyadap,” kata Raden Muhammad Syafi’I di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Syafi’i menjelaskan, penyadapan boleh dilakukan lebih dulu baru dimintakan persetujuan dari ketua pengadilan. Adapun persetujuan penyadapan akan diberikan bila memenuhi tiga syarat yang mengacu pada KUHAP.

“Makanya kita memahami sebenarnya izin dulu baru disadap. Tapi di lapangan, ada hal-hal yang sangat luar biasa yang kalau menunggu izin dulu situasinya bisa berubah. Maka akhirnya kita menemukan solusi. Apa solusi yang bisa membuat orang nyadap dulu baru minta persetujuan maka disepakati tadi harus ada 3 poin,” terangnya.

Tiga syarat untuk menyadap tersebut, lanjut Syafi’I, nantinya akan dimintakan persetujuan pada hakim. Kalau tiga syarat tersebut dianggap terpenuhi maka aparat penegak hukum berhak melakukan penyadapan. “Kami ubah situasi yang mendesak. Harus diterjemahkan mendesak itu apa. Baru boleh,” ucapnya.

Menurutnya, persoalan penyadapan ini memang sangat terkait dengan privacy dan kebebasan seseorang. Sehingga ia tak ingin persoalan penyadapan ini berlangsung dengan semena-mena. Sehingga harus sesuai dengan prosedur.

“Jadi memang saya ini terus terang pada di posisi yang sangat dilematis. Ketika social trust dibangun pada aparat penyidik, sebenarnya ini semua ngga jadi persoalan. Ini kan ada distrust terhadap proses penegakan hukum sehingga orang ingin perlindungan yang serinci-rincinya,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, sebagus apapun aturan yang dibuat akhirnya tergantung pelaksananya. Kalau aturannya bagus, pelaksananya tak bagus maka prakteknya juga tidak baik. Sebaliknya ketika aturannya kurang bagus tapi dilaksanakan oleh orang yang bagus, hasilnya dipastikan bagus.

“Nah ini berawal dari kekhawatiran tidak bagusnya pelaksanaan aturan. Maka ini pembahasannya jadi rumit. Gini pun kalian masih khawatir tho? Tidak bisa dipungkiri ada distrust terhadap aparat,” bilangnya.

Ditanya mengenai tiga syarat adanya persetujuan penyadapan masih berupa pasal karet, ia mengatakan, semua berpotensi menjadi pasal karet. Sehingga hal ini tergantung pada mental pelaksana.

Terkait hal ini, tim ahli Kementerian Hukum dan HAM, Muladi menyebutkan tiga syarat yang harus dipenuhi aparat penegak hukum untuk meminta persetujuan penyadapan.

“Frasa dalam keadaan mendesak harus diberikan penjelasan dengan mengacu pada RUU KUHAP yaitu bahaya maut atau luka fisik yang serius dan mendesak, kedua pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara, ketiga, dan/atau pemufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisasi,” pungkasnya. (viva)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *