Selasa 12 Desember 2017
  • :
  • :

DPR RI Sahkan Perppu No 1/2017 Jadi UU

DPR RI Sahkan Perppu No 1/2017 Jadi UU

Medan, SumutOnline – Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terhadap Perppu No 1/2017, merupakan wujud nyata dukungan parlemen terhadap pemenuhan komitmen Indonesia dalam melaksanakan kesepakatan internasional.

Langkah ini diambil dalam rangka transparansi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dan upaya penguatan pengumpulan penerimaan negara dari sektor perpajakan demi melaksanakan pembangunan nasional yang lebih merata dan berkeadilan.

“Dengan disahkannya Perppu ini menjadi undang-undang, memberikan keyakinan di dunia internasional bahwa Indonesia mampu dan telah siap untuk mulai mengimplementasikan Automatic Exchange of Financial Account Infomation atau AEOI pada September 2018,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Menurut Menkeu, hal tersebut menghapus keraguan dunia atas komitmen Indonesia, terhadap peningkatan transparansi sektor keuangan untuk kepentingan perpajakan. Dengan disahkannya Perppu tersebut menjadi undang-undang, maka ruang gerak bagi Wajib Pajak (WP) untuk melakukan penghindaran atau penggeseran pajak keluar dari Indonesia dapat diperangi dan diminimalkan.

“Dengan berpartisipasi dalam AEOI, Indonesia akan menerima secara otomatis informasi keuangan milik Wajib Pajak Indonesia yang disimpan di negara-negara mitra AEOI, yang selama ini sulit dideteksi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP),” terangnya.

Sebelumnya, sidang paripurna DPR-RI, akhirnya mengesahkan RUU Penetapan Perppu Nomor 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, menjadi Undang-undang (UU).

“Apakah RUU tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang,” kata Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto yang disambut kata setuju oleh peserta sidang paripurna di Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Sembilan fraksi di Komisi XI DPR, mendukung penetapan Perppu No 1/2017 sebagai UU. Hanya satu fraksi yang tidak menyatakan persetujuan secara eksplisit. Lantaran, mengatasi persoalan mendasar dalam bidang perpajakan, memerlukan diskusi lebih mendalam.

Pemerintah yang diwakili Sri Mulyani mengatakan, akan mengakomodasi berbagai catatan yang menjadi aspirasi dari fraksi-fraksi di Komisi XI DPR. Berbagai catatan tersebut akan dimasukkan dalam peraturan pelaksanaan, maupun prosedur.

Berbagai catatan dari fraksi Komisi XI antara lain terkait batas saldo rekening, keamanan data, imunitas para pejabat, integritas para pegawai pajak, revisi hukuman dalam UU KUP serta dampak keterbukaan informasi perbankan ini kepada penerimaan pajak.

Dengan diterbitkannya Perppu No 1/2017 ini, diharapkan bisa menjadi dasar hukum keikutsertaan Indonesia dalam implementasi pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai September 2018.

Perppu tersebut mengatur tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan bisa diperoleh dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lain dan entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan, sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan. (inilah)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *