Kamis 19 Oktober 2017
  • :
  • :

Hak Angket DPRD Sumut ke Gubsu Masih “On The Track”

Hak Angket DPRD Sumut ke Gubsu Masih “On The Track”

Medan, SumutOnline – Wacana usulan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) terhadap Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HT Erry Nuradi hingga saat ini masih dalam pembahasan dan sedang dilakukan penyusunan dukungan dari akademisi terhadap hal yang mendasari usulan tersebut.

Demikian dikatakan Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumut, Syamsul Qodri di Gedung Dewan, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (27/7/2017).

Dijelaskan Syamsul, pembahasannya sedang dilakukan dengan sejumlah akdemisi yang berkompeten di Sumut, karena ada tiga hal mendasar yang akan diselidiki dalam hak angket nanti. Pertama, soal dugaan pelanggaran penggunaan Sumut Paten.

“Jangan khawatir masalah angket masih On The Track dan sedang dalam kajian akademisi. Insya Allah Senin depan sudah selesai pembahasannya dan siap untuk dilakukan pengajuan. Selain itu, Kita melihat ada pelanggaran Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang RPJMD Sumut,” ujarnya.

Kedua, lanjut Syamsul, hak angket membahas rekomendasi hasil Pansus LPKJ Gubsu 2016 lalu. Dan ketiga akan menyelidiki lain-lain menyoal lelang jabatan dan atau proses tender pengadaan barang dan jasa. “Sampai saat ini masing-masing anggota pendukung hak angket masih menunggu rumusan,” ucapnya.

Diketahui, hak angket adalah hak anggota legislatif untuk menyelidiki masalah yang pelaksanaannya menyimpang dari persetujuan DPR dan pemerintah, sesuai ketentuan Undang-Undang.

Usulan Hak Angket disampaikan secara tertulis, disertai daftar nama dan tandatangan pengusul serta nama fraksinya. Usul dinyatakan dalam suatu rumusan yang jelas tentang hal yang akan diselidiki, disertai dengan penjelasan dan rancangan biaya.

Dalam pasal 177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa hak angket harus diusulkan oleh paling sedikit dua puluh lima orang anggota serta lebih dari satu fraksi, disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya materi kebijakan pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikannya.

Sidang Paripurna DPR dapat memutuskan menerima atau menolak usul hak angket. Bila usul hak angket diterima, DPR membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPR. Bila usulan hak angket ditolak, maka usul tersebut tidak dapat diajukan kembali. Sejarah penggunaan hak-hak politik wakil rakyat di DPRD Sumut bukan kali ini saja bergulir. (ss)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *