Kamis 19 Oktober 2017
  • :
  • :

Wagubsu: Peredaran Narkoba Diambang Batas

Wagubsu: Peredaran Narkoba Diambang Batas

Medan, SumutOnline – Peredaran narkoba di Sumatera Utara (Sumut) sudah diambang batas. Bahkan, peningkatan pengguna semakin cepat dan mensasar segala lini usia termasuk pelajar. Karena itu, dibutuhkan metoda yang tepat untuk mengantisipasi peredaran dan peningkatan pengguna narkoba di Sumut.

“Peredaran narkoba di Sumut semakin hari semakin meningkat. Bahkan, Sumut ini merupakan daerah ketiga peredaran narkoba di Indonesia. Dari data yang saya dapat dari pihak kepolisian narkoba masuk ke Sumut dari Tanjung Balai itu bisa sampai 2 ton per minggu dan di Belawan bahkan bisa lebih besar,” kata Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Dr Nurhajizah Marpaung saat menerima audiensi Pengurus Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba (Pimansu) Sumut di ruang kerjanya, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (28/7/2017).

Hadir Direktur Pimansu, Zulkarnain Nasution, Penasehat Pimansu, Kamaluddin Lubis, Kasi PTK SMA Disdik Provsu, James Siagiaan, Sekretaris Dinas Kominfo Sumut, HM Ayub dan Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial provsu, Avensius Ginting.

Dijelaskan Wagubsu, ironinya pengguna narkoba itu rata-rata bukan orang yang memiliki materi banyak, melainkan orang yang susah, seperti kuli, mahasiswa dan pelajar. “Di Tanjung Balai itu bisa kita lihat di aliran-aliran air yang kecil disitu mereka mengkonsumsi narkoba. Modusnya, pemasok narkoba sengaja memberikan narkoba secara gratis di awal, namun setelah kecanduan inilah yang kemudian menjadikan kuli tersebut bisa menjadi pengedar,” terang Nurhajizah.

Kondisi inilah yang membuat Nurhajizah mengaku dirinya terpanggil kembali untuk mengabdi ke Provinsi Sumut. “Sebelum menjadi Wagubsu, saya masih Direktur di perusahaan BUMN, tapi karena banyaknya masalah yang jalan terus, makanya saya terpanggil untuk ke sini. Masalah korupsi, narkoba dan lainnya,” sebutnya.

Setidaknya, lanjut Nurhajizah, negara Filipina termasuk yang berhasil dalam menekan peredaran dan pengguna narkoba. Meski pun di awal Filipina dinilai melanggar HAM karena membuat kebijakan hukum mati bagi pengedar narkoba, namun kebijakan ini cukup berhasil menekan peredaran narkoba dari 100 persen menjadi 20 persen.

Untuk itu, lanjutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana menemukan metoda yang tepat untuk dapat menghentikan peredaran dan meminimalisir pengguna narkoba di Sumut. “Ini yang saya harapkan kita bisa berduskusi bersama, termasuk dengan organisasi lainnya untuk menemukan metoda apa yang bisa menghentikan peredaran narkoba secara efektif dan cepat,” pintanya.

Dalam kesempatan itu Nurhajizah juga meminta Pimansu untuk membuat laporan tentang narkoba di Sumut agar dapat disampaikan kepada Gubsu. “Saat ini untuk masalah narkoba dan HIV AIDS memang penganggarannya langsung dari pusat. Tapi tidak masalah Pemprovsu akan mencoba mencari anggaran lain sebagai upaya untuk menjaga generasi kita bebas dari narkoba,” terangnya.

Sementara, Direktur Pimansu, Zulkarnain Nasution menyatakan, pihaknya siap memberikan laporan kepada Pemprovsu dalam waktu dekat. Apalagi kata dia, Pimansu dibentuk oleh Pemprovsu 17 tahun lalu.

“Selama 17 tahun kami tidak pernah berhenti bergerak memberikan sosialisasi informasi narkoba kepada masyarakat, meski pun kami sudah tidak lagi mendapatkan anggaran sejak hibah Pemprovsu bermasalah,” paparnya.

Selama ini Pimansu sudah melaksanakan lima program pencegahan narkoba seperti pencegahan berbasis dunia pendidikan contohnya, dengan memberikan pendidikan bagi guru BP, sehingga guru tersebut bisa melakukan konseling adiksi dan dapat mendeteksi mana siswa yang menggunakan narkoba dan mana yang tidak. Selain itu, juga ada program pendidikan bagi usia sebaya yang dilakukan di sekolah-sekolah.

Program selanjutnya, pencegahan narkoba berbasis masyarakat melalui remaja masjid, pengajian dan lainnya. Program berbasis keluarga, berbasis tempat kerja hingga berbasis media dengan membuat informasi di brosur, leaflet, buku hingga bekerjasama dengan media massa. “Kami juga menyediakan informasi terkait kasus narkoba di kabupaten/kota di Sumut, bahkan ada 300-400 buku tentang narkoba. Informasi ini juga sudah sering diakses oleh peneliti yang mencari informasi tentang narkoba,” pungkasnya. (ss)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *