Kamis 23 November 2017
  • :
  • :

PLN Diminta Buka Kembali Kasus Ganti Rugi Libatkan LBHN  

PLN Diminta Buka Kembali Kasus Ganti Rugi Libatkan LBHN  

Medan, SumutOnline, PT PLN (Persero) diminta membuka kembali kasus ganti rugi Proyek PLTU Pangkalan Susu tahun 2013-2014 yang dinilai telah merugikan rakyat, akibat melibatkan pihak ketiga yakni Lembaga Bantuan Hukum Nasional (LBHN) Jakarta dengan pemotongan 40 persen. Apalagi ditengarai pemotongan yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik lahan yang diganti rugi.

Demikian dikatakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut), HM Nezar Djoeli kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa, (1/8/2017) terkait dugaan pelanggaran hukum dan pelanggaran UU HAM RI terhadap warga pemilik tanah, tanaman dan bangunan hak milik warga 11 kecamatan dan 30 desa di Kab.Langkat (Sumut).

Menurut Anggota Komisi E, DPRD Sumut itu, sebaiknya PLN melihat dan membuka persoalan ini kembali dengan melihat pembahasan hingga pelepasan dan pembayaran hak masyarakat tersebut.

“Sebab bagaimanapun, warga merasa tidak ada menggunakan jasa pengacara baik dari daerah Sumatera Utara, apa lagi mengundang jasa pengacara yang berasal dari jakarta. Tetapi mengapa tiba-tiba ada LBHN disaat saat untuk dilakukan pembayaran yang merugikan masyarakat dengan potongan hingga 40 persen dari pagu yang diterima pemilik lahan yang digantirugi,” ujar Nezar menirukan warga korban pemotongan.

Demikian pula halnya kepada Bupati Langkat, lanjut Nezar, agar kembali memperhatikan keluhan masyarakat dengan kembali mendudukan para pihak yang terlibat dalam penyelesaian itu.

“Apalagi masalah tersebut disebut-sebut aparat Pemerintahan Kabupaten Langkat, seperti oknum lurah dan oknum camat masa itu yang dianggap paling tahu,” cetusnya.

Agar masalah ini dapat segera tuntas dengan tidak merugikan berbagai pihak, Nezar Djoeli juga meminta Gubernur Sumatera Utara, HT Erry Nuradi juga turun tangan melakukan mediasi atau menjembatani antara para pihak yang bersengketa seperti PLN, Pemerintah Kab Langkat, LBHN dan rakyat.

“Tindakan Gubsu sangat diperlukan oleh para pihak yang bersengketa. Bahkan bila Gubsu Erry Nuradi ikut menjembatani, kita yakin persoalan yang berlarut-larut dan telah memakan banyak waktu dan tenaga ini dapat diselesaikan demngan baik,” ujar Nezar dengan penuh keyakinan.

Hal lainnya, Nezar mengharapkan pihak aparat terkai, seperti Kepolisian RI, BPK RI, kejaksaan untuk ikut juga melihat dan memanggil para pihak yang dianggap warga telah merugikan mereka.

“Saya mengharapkan pihak kepolisian, kejaksaan dan BPK RI untuk turun melakukan penyidikan atau melakukan investigasi. Sebab sewaktu pemayaran waktu itu. Warga juga ada yang tidak dipotong alias dibayarkan 100 persen. Tetapi banyak pula yang dipotong hingga 1006 Keluarga yang menderita,” ujar Nezar mencontohkan.

Diketahui, warga yang menjadi korban telah melakukan upaya Hukum ke DPRD Kab.Langkat sebelumnya pada Des 2013 dan hasilnya DPRD Kabupaten Langkat mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada PT PLN (Persero) UIP II Medan dan tembusan ke BUPATI Kabupaten Langkat dan Polres Langkat, mengadu ke Bupati Langkat, mengadu ke DPRD Sumut, mengadu ke Komnas HAM, mengadu ke DPR-RI dan ke Presiden RI. (ss/rel)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *