Senin 11 Desember 2017
  • :
  • :

Gubsu Harus Evaluasi Kabag Agama & Kabiro Binsos Sumut

Gubsu Harus Evaluasi Kabag Agama & Kabiro Binsos Sumut

Medan, SumutOnline – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) meminta Gubernur Sumut, HT Erry Nuradi mengevaluasi kinerja Kepala Biro Binsos, Muhammad Yusuf  dan Kabag Agama Muhammad Daud. Pasalnya, ajuan reses ataupun kunjungan kerja anggota dewan terhadap bantuan dana untuk rumah ibadah belum terealisasi.

“Dua orang ini (Kabiro Binsos dan Kabag Agama Biro Binsos,red) tidak akur, sehingga kinerjanya berantakan. Sampai saat ini bantuan dana untuk rumah ibadah belum jelas realisasinya. Ketika ditanya sampai sejauh mana proses yang sudah dikerjakan, tidak ada jawaban,” kata Ketua Komisi E DPRD Sumut, Zahir MAP, kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (8/8/2017).

Dijelaskan Zahir, dari data yang diterima, sekira 800 rumah ibadah yang telah diajukan dan masuk ke Biro Binsos Sumut dan sekira 200 rumah ibadah telah diverifikasi. Namun sampai saat ini belum tahu seperti apa kejelasannya, apakah sudah disurvei atau belum.

“Ketika hari ini kita panggil Biro Binsos untuk rapat dengar pendapat (RDP), yang diutus malah Kabid Pendidikan yang tidak tahu apa-apa. Kabiro dan Kabag Agamanya tidak hadir. Inilah yang membuat kita berang. Padahal, sudah jauh hari diingatkan agar segera diselesaikan. Apa yang mau kami jawab ketika rakyat bertanya. Nanti dewan juga yang dikatakan tidak becus, janji tinggal janji. Padahal Pemprovsu yang tidak becus,” ketusnya, seraya menambahkan sungguh munafik jika pemerintah tidak mau membantu dan membangun rumah ibadah. Kalau memang tidak sanggup, mundur saja, masih banyak orang yang mau jadi Kabiro dan Kabag Agama Biro Binsos.

Menurut Zahir, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Namun dengan kondisi seperti ini, ketika Kabiro dan Kabag Agama Binsos dipanggil untuk RDP tidak datang, apa yang mau diselesaikan. “Kami pun capek rapat-rapat begini saja. Maunya kita selesai semuanya. Kerjaan kami bukan untuk marah-marah. Tapi kalau sudah seperti ini siapa yang tidak berang,” cetusnya.

Hal yang sama juga dikatakan Sekretaris Komisi E DPRD Sumut, Ahmadan Harahap yakni sampai saat ini belum ada kepastian dari Kabiro Binsos untuk realisasi bantuan dana untuk rumah ibadah tersebut. “Masyarakat kecewa dengan Kinerja Biro Binsos. Tidak ada kejelasannya,” ujarnya.

Selain Ahmadan, hal senada juga dikatakan Anggota Komisi E DPRD Sumut lainnya, Syahrial Tambunan yang mengatakan, dengan kondisi seperti ini, sebesarnya bukan marwah dewan yang dipertaruhkan, tetapi marwah Gubsu Erry Nuradi. Karena yang mengelola dan menyalurkan uang itu eksekutif . “Kami hanya penyampai. Apakah hal ini harus kami sampaikan kepada masyarakat,” ujar Syahrial.

Untuk itu, lanjut Syahrial, pihaknya meminta agar SKPD terkait seperti Biro Binsos dan Biro Keuangan segera berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah ini. “Jangan saling tolak-menolak dan mencari siapa yang salah,” pungkasnya. (ss)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *