Kamis 19 Oktober 2017
  • :
  • :

Raja Dangdut Gugat UU Pemilu

Raja Dangdut Gugat UU Pemilu

 

Medan, SumutOnline – Raja Dangdut Rhoma Irama resmi mengajukan permohonan uji materi Undang-undang Pemilu serta berkeinginan secepatnya melakukan pembahasan.

Diungkapkan Rhoma, ada beberapa pasal yang ingin diuji oleh pihaknya, diantaranya Pasal 22 huruf e ayat 1 yang berbunyi “Pemlihan umum diselenggarakan secara langsung, bebas, umum, rahasia jujur dan adil dan diselenggarakan selama lima tahun sekali”, dan ayat 2 yang berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden serta Wakil Presiden.

“Yang kami gugat adalah ketentuan mengenai President Treshold karena hal ini tidak jujur dan adil,” ujarnya, Rabu (9/8/2017).

Menurut penyanyi dangdut senior ini, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2013, pelaksanaan pemilihan umum, baik itu pemilihan legislatif maupun presiden, serta wakilnya diselenggarakan secara serempak. Dengan demikian, landasan president treshold sebesar 20 persen  berdasarkan pemilihan umum sebelumnya (2014) tidak berdasar dan melanggar hak konstitusi warga negara.

Ketua Umum DPP Parta Idaman ini juga menuturkan, dinamika politik yang selalu berubah-ubah tidak bisa dijadikan landasan penetapan president treshold. Dia juga mencontohkan pada 2014, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh lonjakan suara yang cukup signifikan dan sebaliknya Partai Demokrat mengalami penurunan jumlah pemilih yang tidak kalah signifikannya. “Pembatasan ini pun menutup hak konstitsusional rakyat untuk memilih presiden yang mereka kehendaki,” ungkapnya.

Partai Idaman, lanjut Rhoma, telah berkomitmen untuk mengajukan Ketua Umum-nya, Rhoma Irama, untuk maju sebagai calon presiden.“Kalau tidak, untuk apa saya repot-repot datang ke MK,” tegasnya.

Adapun hal lain yang turut digugat oleh Partai Idaman yakni mengenai ketentuan verifikasi partai politik peserta pemilihan umum yang selama ini hanya dilakukan terhadap partai baru dan tidak berlaku bagi partai lama. Pihaknya menginginkan perlakuan yang sama yakni semua partai sama-sama diverifikasi.

Raja dangdut tersebut menginginkan agar MK segera melakukan pembahasan permohonan uji materi UU tersebut mengingat aturan ini telah disahkan oleh DPR bersama pemerintah meski belum dicatat ke dalam lembaran negara dan diberi nomor. Pasalnya, proses verifikasi partai politik akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2017. (bisnis)

 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *