Kamis 23 November 2017
  • :
  • :

Layanan Administrasi Terpadu Kecamatan Harus Dipercepat

Layanan Administrasi Terpadu Kecamatan Harus Dipercepat

Medan, SumutOnline – Sesuai aturan Permendagri Nomor 4 tahun 2010, pelayanan administrasi terpadu kecamatan harus diwujudkan oleh pemerintah daerah termasuk kecamatan. Sehingga masing-masing pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang prima.

“Sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, saya turut bertanggungjawab atas penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ini di kabupaten/kota dan di seluruh wilayah Sumut. Karena itu, saya akan terus mendorong percepatan pelayanan ini,” kata Asisten Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), Jumsadi Damanik saat membuka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, di Medan, Kamis (10/8/2017).

Jumsadi menjelaskan, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah selain mengamanatkan pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat juga mengamanatkan terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah daerah dan antar daerah.

Untuk mewujudkan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah yang diwujudkan dengan penguatan dan perluasan peranan gubernur sebagai wakil pemerintah yang telah diatur dalam pasal 91 ayat 2 tentang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.

Dikatakan Jumsadi, memang tugas camat berada di bawah dan bertanggung jawab bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah. Namun, camat diberi tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum yang pada hakekatnya adalah kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Selain itu, camat juga mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

“Untuk mensukseskan pelimpahan wewenang dari bupati/walikota kepada camat, diminta kepala daerah untuk membentuk tim teknis guna mengidentifikasi sekaligus membuat rumusan jenis-jenis urusan yang dilimpahkan, anggarannya serta faktor pendukung lainnya,” terang Jumsadi.

Sementara, Kepala Biro Pemerintahan Provsu, Afifi Lubis mengatakan, kegiatan ini bertujuan agar pemerintah kabupaten/kota dapat segera berupaya untuk mempercepat pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan sehingga limit waktu yagn ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat terpenuhi.

“Peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari 132 orang. Terdiri dari bagian pemerintah kabupaten/kota, bagian Ortala kabupaten/kota, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota serta peserta dari kecamatan,” tandasnya. (ss)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *