Rabu 20 September 2017
  • :
  • :

UU KPK, Kejaksaan & Polri Akan Disenergikan

UU KPK, Kejaksaan & Polri Akan Disenergikan

Medan, SumutOnline – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai pemberantasan korupsi kedepannya harus disenergikan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI Syarifuddin Sudding, penegakan hukum bukan lagi dalam konteks penjeraan dengan mempermalukan tersangka dan sebagainya.

Dia menilai, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini yang sering disebut sebagai lex specialis, menjadi polemik tersendiri dalam pemberantasan korupsi.

“Jadi saya satu pandangan jika ada upaya untuk saling bersinergi dengan norma yang diatur lewat revisi undang-undang masing-masing (KPK, Polri dan Kejaksaan,red) agar tidak saling menjatuhkkan dan mendiskreditkan,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Kejaksaan Agung, di Senayan Jakarta, Senin (11/9/2017).

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, soal harmonisasi antara ketiga unsur penegak hukum tersebut, sebenarnya telah tertuang dalam MoU yang ditandatangani pada (29/3/2017) lalu yang diharapkan bisa memberikan sarana penguat dan saling mendukung.

Dijelaskan Jaksa Agung, sebenarnya baik KPK, kejaksaan dan kepolisian masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan. KPK punya kelebihan luar biasa dalam hal kewenangan tanpa tersandera rezim perizinan, baik dalam hal penyadapan, pemanggilan, pemeriksaan, penahanan, dan penangkapan.

Sementara, baik Polri maupun kejaksaan tentu dibatasi rezim perizinan dan semua harus dilakukan lewat proses izin. Jaksa dan polri, kata dia, tentunya memiliki sarana yang sama dalam hal alat sadap.

“Hanya tentunya di sini kami lihat adanya perbedaan kewenangan yang diberikan baik ke KPK maupun polri dan jaksa. KPK dibentuk karen jaksa dan polisi dianggap kinerjanya tidak memadai. Jadi itu salah satu tolak ukur keberhasilan KPK. Ketika mereka berhasil mendorong baik Polri maupun kejaksaan, mencapai posisi dipercaya masyarakat kembali, itu lah keberhasilan mereka,” terangnya.

Di sisi lain, lanjutnya, untuk mereisi UU masing-masing lembaga dalam memperbaiki penegakan hukum menjadi kompetensi dan kapasitas DPR.

Namun dia berharap bagaimana caranya agar ke depan pemberantasan korupsi dapat berjalan baik tanpa ada saling bersaing menjatuhkan dan melihat satu sama lain sebagai rival. (bsn)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *