Selasa 24 Oktober 2017
  • :
  • :

DPR akan Susun UU Penyadapan

DPR akan Susun UU Penyadapan

Medan, SumutOnline – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan menyusun  Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Penyadapan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui penyadapan harus diatur dengan UU guna menghindari penyalahgunaan wewenang.

“Komisi III DPR akan ambil inisiatif untuk membuat RUU tentang Tata Cara Penyadapan sebagai inisiatif DPR karena berdasarkan keputusan MK bahwa penyadapan itu harus diatur dengan UU sendiri,” kata Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo di Jakarta, kemarin.

Bambang menjelaskan, tata cara penyadapan harus diatur melalui UU karena tidak hanya dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tapi juga berbagai lembaga negara lain yang juga melakukannya seperti BIN (Badan Intelijen Negara) dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme).

“Memang hanya KPK yang tidak membutuhkan izin ketika ingin menyadap dan BIN tidak perlu izin, tapi bukan untuk kepentingan Pro Justicia,” ujarnya.

Menurut Bambang, pihaknya telah menunjuk Arsul Sani dari Fraksi PPP sebagai penanggungjawab penyusunan RUU itu dan segera semua mulai melaksanakan dan mengundang berbagai pendapat akademisi untuk penyusunan RUU tersebut karena penyadapan bukan hanya hak.

“Kemungkinan akhir tahun ini baru tergambar draftnya dan tahun 2018 baru bisa berjalan pembahasannya. Namun kami targetkan di DPR periode 2014-2019, RUU tersebut selesai,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, bahwa penyuunan RUU penyadapan itu tentunya akan melibatkan berbagai pihak, misalnya pemerintah, KPK, kejaksaan, kepolisian, BIN, BNTP dan BNN.

“Apabila RUU tentang tata cara penyadapan telah disahkan jadi UU, maka KPK harus ikuti aturan di UU tersebut,” pungkasnya. (inc)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *