Rabu 13 Desember 2017
  • :
  • :

2018, Jalan Tembus Karo-Langkat Dikerjakan

2018, Jalan Tembus Karo-Langkat Dikerjakan

Medan, SumutOnline – Pasca keluarnya izin pemakaian areal hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK), jalan tembus Karo-Langkat sepanjang 5.362 kilometer sudah harus dikerjakan awal tahun 2018, yang diawali dengan kajian akademik sebagai syarat yang harus dipenuhi.

Hal ini dinyatakan Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut), Drs Baskami Ginting dalam pertemuan dengan Balai Besar TNGL dan Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Kontruksi) Provsu, Selasa (7/11/2017), terkait persetujuan Kemen-LHK melintasi areal hutan TNGL untuk pembangunan jalan tembus Kabupaten Karo-Langkat.

Baskami yang didampingi sekretaris dan anggota Komisi D, Novitasari, Analisman Zalukhu SSos MSP dan Hasaidin Daulay, mengatakan, perjuangan pihaknya terhadap jalan tembus Karo-Langkat sudah bertahun-tahun dilakukan, yang akhirnya disetujui Kemen-LHK melalui surat izin pinsip yang diberikan menteri dengan sejumlah persyaratan berupa kajian akademik.

“Ini juga merupakan perjuangan semua pihak di Provinsi Sumut, baik itu DPRD Sumut maupun Pemprovsu melalui Dinas Bina Marga, Pemkab Karo, Pemkab Langkat dan juga dukungan dari Balai Besar TNGL, karena jalan tembus itu sangat urgen bagi masyarakat khususnya Sumut. Harapan kita akhir 2017 sudah selesai kajian akademik dan awal 2018 sudah bisa dikerjakan. Kemudian tahun depan wisata ke Langkat dan Karo semakin meningkat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar TNGL, Misran mengatakan, jalan tembus Karo-Langkat merupakan aspirasi dari Sumut yang diperjuangkan Komisi D DPRD Sumut mendapat respon yang baik dari Kemen-LHK, tapi ada syarat yang harus dipenuhi sesuai aturannya. Diantaranya sebelum dilakukan kegiatan pembangunan harus dilakukan studi.

“Studi ini bisa diselesaikan 1-2 bulan, seperti melakukan studi mislanya berapa lebar jalan, apa saja yang akan dibuat dan lainnya. Studi ini memiliki nilai penting, karena yang kita perjuangkan selama ini bahwa jalan tembus itu milik kita dan kawasan hutan TNGL juga milik kita. Studi kita kerjakan bersama-sama untuk kepentingan kita bersama,” tuturnya.

Sementara itu, Salah seorang Anggota Komisi D DPRD Sumut lainnya, Analisman Zalukhu mengatakan, izin yang diberikan Kemen-LHK atas upaya bersama, tapi harus dipastikan bahwa dana untuk membuat kajian ditampung di anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provsu yang juga sebagai penanggung jawab pembuat kajian.

“Diharapkan Desember 2017 sudah tayang. Kajian yang dilakukan jangan berbulan bulan. Bagaimana percepatannya kami serahkan ke Dinas Bina Marga dan badan jalan dibuat hotmix lebih bagus,” saran Analisman.

Sementara, Kadis BMBK Provsu, Abdul Haris Nasution, mengakui sudah berdiskusi dengan pihak TNGL terkait kajian akademik mutlak harus dilakukan, tentu berkaitan konstruksi dan tidak ada pengaruh terhadap hutan TNGL.

“Mungkin ada pos jaga atau gapura yang kita siapkan atau dalam bentuk apa akan dituangkan dalam PKS (Perjanjian Kerja Sama),” ujarnya.

Dia juga mengakui, pengalokasian anggaran hanya untuk pengerasan badan jalan dan belum berupa aspal. Kalau kita sepakat kita tunda sampai penanganan aspal dan tidak lagi pengerasan.

”Soal kajian akademis, kami sudah diskusikan dengan TNGL agar memberikan masukan dengan muatannya yang penting-penting. karena waktu terbatas dan dananya juga terbatas.kita berharap muatan yang penting harus dimuat didalamnya,” tegasnya. (ss)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *