Kamis 14 Desember 2017
  • :
  • :

Pemprovsu Bahas Perda Zonasi Pesisir dan Pulau Terkecil

Pemprovsu Bahas Perda Zonasi Pesisir dan Pulau Terkecil

Medan, SumutOnline – Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) tahun 2017-2037.

Diharapkan draft ranperda dapat dituntaskan pada bulan Desember, sehingga tahun depan dapat masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) DPRD Sumut.

“Sebenarnya kita Sumut ini termasuk terlambat dalam menangani pulau-pulau kita. Apalagi jumlah pulau kita sangat banyak. Untuk itu, alhamdulillah saat ini kita sedang menggodok ranperdanya dan kita harapkan tahun depan sudah ada perdanya,” kata Wakil Gubernur Sumut, Dr Nurhazijah Marpaung di kantor Gubsu Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (8/11/2017).

Dijelaskan Wagusu, sebagai proses dalam pembuatan ranperda ini, maka Pemprovsu juga akan menggelar Public Hearing (konsultasi public,red) terkait ranperda RZWP3K yang akan digelar di Kantor Gubsu, Kamis (9/11).

“Untuk konsultasi publik besok, kita harapkan tidak hanya mensosialisasikan Ranperda ini. Namun, kalau masih ada masukan dari kabupaten/kota maupun SKPD yang belum sempat dimasukkan, kita harapkan nantinya dapat ditampung, sehingga semua kegiatan ataupun rancangan pembangunan dari daerah masing-masing dapat terakomodir dalam ranperda ini,” ucapnya.

Nurhajizah juga berharap, ranperda ini dapat segera dituntaskan dan disahkan, dengan begitu maka ke depan diharapkannya tidak ada lagi pihak-pihak yang ribut, terutama di antara kabupaten/kota terkait pembangunan ataupun kegiatan di zonasi wilayah pesisir maupun pulau terkecil.

“Kalau kita semua sudah sepaham, tinggal lagi nanti kita bagaimana caranya untuk meyakinkan dewan agar ranperda ini disetujui. Makanya kita berharap kabupaten/kota besok dapat memberikan masukan,” ucapnya.

Sementara, Tim ahli penyusunan Ranperda RZWP3K, Masjud Sultan mengatakan, Ranperda ini mengatur tentang penentuan alokasi ruang yang digunakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penentuan alokasi ini didasarkan pada analisis kesesuaian dan eksisting serta rencana SKPD untuk membuat kegiatan ataupun pembangunan di kawasan tersebut.

“Ranperda ini kita bagi dalam 4 kawasan yaitu kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi perairan, alur laut dan kawasan strategis nasional tertentu,” ucapnya.

Termasuk di dalamnya juga, lanjut Masjud, dibahas tentang mitigasi bencana, hak dan kewajiban pemerintah serta masyarakat, penyelesaian sengketa, gugatan, syarat minimal yang harus ada untuk melakukan kegiatan atau pembangunan di kawasan tersebut. Apa saja proses perizinannya hingga sanksi yang akan dikenakan jika melanggar ranperda tersebut.

Sementara itu, mewakili Ditjen Perencanaan Ruang Laut-Kementerian Kelautan, Muhammad Ishak mengatakan, di Indonesia daerah yang sudah memiliki ranperda ini baru Sulawesi Utara. Sedangkan daerah lainnya seperti Sumut, NTB, NTT dan Sulawesi Barat masih dalam tahap penggodokan ranperda. (ki)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *