Kamis 23 November 2017
  • :
  • :

Pemprovsu Bahas Ranperda Industri Provinsi

Pemprovsu Bahas Ranperda Industri Provinsi

Medan, SumutOnline – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara (Sumut) membahas Rancangan Peraturan Daerah Industri Provinsi Sumut bersama tenaga ahli Kementerian Perindsutrian, Dr Ir Zainal Abidin Ahmad, Kepala Bagian Perencanaan Lintas Wilayah dan Lintas Sektoral Kementerian Perindustrian, Yasmita MM dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Provinsi Sumatera Utara, Hanafi Harahap di LJ Hotel, Medan, Selasa (14/11/2017).

Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Provsu, Ibnu Sri Hutomo, pada kesempatan tersebut mengatakan pembuatan Perda RPIP  merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Indsutri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yang menerangkan provinsi dan kabupaten/kota wajib menyusun rencana pembangunan industri di daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah termasuk di Provsu.

“Untuk itu, diharapkan adanya masukan dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI dan juga dari DPRD Sumut,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Ir Alwin MSi mengatakan, dalam pembahasan Perda ini juga diharapkan peran aktif dan kabupaten/kota dalam memberikan masukannya untuk penyempurnaan RPIP.

Karena, lanjut Alwin, yang memahami daerah masing-masing adalah Aparatur Sipipl Negara dari kabupaten/kota agar tercipta sinkronisasi antara provinsi dan kabupaten/kota yang sangat dibutuhkan karena menyangkut tata ruang wilayah.

Alwin juga mengungkapkan, dari data yang ada,  kabupaten/kota yang telah menyusun rencana pembangunan industri di kabupaten/kota adalah kabupaten Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan dan Tanjung Balai.

“Untuk itu, kita berharap RPIP Sumatera Utara 2017 – 2037 ini dapat menjadi panduan pembangunan industri di wilayah Provsu dan menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun Perda Rencana Pembangunan Industri kabupaten/kota (RPIK) di masing – masing kabupaten/kota,” tandansya. (ki)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *