Kamis 23 November 2017
  • :
  • :

RS Pemda di Sumut Harus Jadi BLUD

RS Pemda di Sumut Harus Jadi BLUD

Medan, SumutOnline – Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) mendesak Gubernur Sumut Dr HT Erry Nuradi untuk menyurati bupati/walikota agar seluruh rumah sakit daerah melengkapi persyaratan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Ketua Komisi E DPRD Sumut, Zahir, menjelaskan banyak keuntungan jika rumah sakit menjadi BLUD. Selain dapat mengelola keuangannya sendiri, kesejahteraan tenaga medis seperti dokter dan perawat serta pegawai rumah sakit juga lebih tinggi. Sehingga pelayanan kepada pasien juga lebih optimal.

“Dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya itu dapat dibayar lebih tinggi sesuai kemampuan mereka bila dibandingkan kalau status rumah sakit itu bukan BLUD atau UPT,” ujarnya, kepada wartawan di Medan, Rabu (15/11/2017).

Zahir mengungkapkan, saat ini baru empat rumah sakit milik pemerintah daerah di Sumut yang sudah menjadi BLUD, yakni RSUD dr Pirngadi Medan, RS Haji, RSUD Padang Sidempuan dan RSUD Tebing Tinggi.  “Dan semua RS itu berjalan baik, belum ada yang bangkrut atau ditutup karena BLUD-nya,” tegasnya.

Menurut Zahir, dorongan menjadi BLUD  karena merupakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang mengharuskan pemerintah daerah supaya manajemen Rumah Sakit menganut Pola PPK- BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sehingga dibutuhkan kesiapan daerah dalam rangka menyahuti regulasi tersebut.

Selain itu, dengan BLUD, akan lebih mudah bagi rumah sakit mendapat bantuan APBN melalui Kemenkes. “Maka dari itu, Gubsu Erry harus mendorong ini. Kami pernah tanya sama Kemenkes kenapa susah sekali rumah sakit mendapatkan anggaran dari pusat. Ternyata harus BLUD dulu,” ujarnya.

Zahir menambahkan, permasalahan sekarang ini adalah adanya miss persepsi oleh pemerintah daerah dalam menerjemahkan pengertian BLUD, sehingga banyak RS terkendala mengelola keuangannya sendiri.

“Ada dinas kesehatan yang menganggap kalau sudah jadi BLUD maka RS itu lepas, padahal tidak. Dia tetap dalam pengawasan pemerintah daerah, karena bendaharanya harus PNS dan direkturnya diangkat melalui SK kepala daerah,” cetusnya.

Sementara itu, Kabag Hukum dan Humas RSUD dr Pirngadi Medan, Edison Peranginangin mengungkapkan, kelebihan RS yang sudah menjadi BLUD, seperti RSUD Pirngadi yang sudah menjadi BLUD sejak tahun 2010.

“Kalau BLUD fleksibilitasnya sangat banyak. Dia bisa kerjasama dengan pihak ketiga, pengadaan barang jasa bisa pengaturan internal dan bisa sampai Rp 1 M, nggak Rp200 juta lagi. Dan penetapan tarif bisa buat sendiri untuk kelas 2 sampai VIP. Dan anggaran kita bisa pengunaan langsung, tidak tunggu ketok palu, bisa beli obat, gizi sendiri,” jelas Edison.

Selain itu, lanjut Edison, RS BLUD bisa melakukan investasi jangka pendek. Seperti yang dilakukan RSUD Pirngadi saat ini dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pengembangan rumah sakit menjadi 12 tingkat. (ss)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *