Kamis 26 April 2018
  • :
  • :

Kemenkominfo Keluarkan Disclaimer Registrasi Prabayar

Kemenkominfo Keluarkan Disclaimer Registrasi Prabayar

Medan, SumutOnline – Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan perintah moratorium untuk mekanisme pernyataan kebenaran identitas atau disclaimer dalam sistem registrasi prabayar.

Mekanisme disclaimer tersebut merupakan tahapan lanjutan, jika registrasi pelanggan tidak tervalidasi setelah lima kali percobaan.

Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, apabila registrasi pelanggan gagal tervalidasi sebanyak lima kali, maka proses validasi diserahkan ke gerai operator dengan membawa pernyataan disclaimer tersebut.

Semangat dari diclaimer itu sebagai bukti data yang sahih dalam upaya registrasi pelanggan.  Namun, belakangan Kominfo memutuskan untuk menunda mekanisme disclaimer tersebut. Alasannya, mengantisipasi penyalahgunaan disclaimer tersebut.

“Dalam rangka menjaga penggunaan identitas secara tepat dan menghindari dari pihak-pihak melakukan pemanfaatan identitas secara tidak benar, maka per Rabu (22/11/2017), malam pukul 00.00 dilakukan moratorium disclaimer (pemanfaatan pernyataan) apabila gagal lima kali,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Humas Kominfo, Noor Iza, kemarin.

Dengan langkah moratorium tersebut, maka Kominfo mewajibkan seluruh operator melaksanakannya dan mengarahkan ke gerai resmi operator, atau yang ditunjuk operator untuk registrasi, atau ke Dinas Dukcapil untuk status dan perbaikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Kependudukan (KK).

Kominfo mengatakan, pelanggan yang telah berhasil melakukan registrasi via disclaimer diwajibkan melakukan registrasi ulang dengan NIK dan Nomor KK paling lambat 28 Februari 2018.

“Jika pelanggan tidak melakukan registrasi ulang, akan dikenai sanksi pemblokiran bertahap sesuai aturan registrasi pelanggan prabayar,” tulis Kominfo dalam rilisnya.

Untuk diketahui, dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017, ada beberapa ketentuan soal registrasi gagal pelanggan:

Pasal 8

Dalam hal Registrasi kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan Pasal 7 huruf f tidak dapat tervalidasi sampai dengan 5 (lima) kali, calon Pelanggan Prabayar hanya dapat melakukan Registrasi melalui gerai milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau gerai milik Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.

Pasal 9
(1) Dalam hal Validasi tidak dapat dilakukan sebagai akibat adanya gangguan di sisi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, proses Validasi harus segera dilakukan setelah gangguan tersebut diatasi.

(2) Dalam hal Validasi tidak dapat dilakukan sebagai akibat adanya gangguan di sisi instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan:

  1. Proses Validasi dapat ditunda dengan ketentuan data calon Pelanggan Prabayar diverifikasi di gerai milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau gerai milik Mitra, dan dapat dilakukan aktivasi sementara untuk waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam);
  2. Setelah batas waktu aktivasi sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib melakukan Validasi berdasarkan data hasil Verifikasi; dan
  3. Dalam hal Validasi tidak berhasil dilakukan, calon Pelanggan Prabayar wajib melakukan Registrasi kembali sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7. (vnc)



KOMENTAR