Senin 23 April 2018
  • :
  • :

Selama 2 Tahun, Sumut Dilanda 493 Bencana

Selama 2 Tahun, Sumut Dilanda 493 Bencana

Sibolangit, SumutOnline – Sumatera Utara memiliki risiko tinggi terkena bencana. Selama kurun waktu 2015-2016, provinsi ini sudah dilanda bencana sebanyak 493 kali yang sebagian besarnya adalah banjir yakni 299 peristiwa.

Demikian dikatakan Gubernur Sumut, Dr HT Erry Nuradi saat membuka Jambore Kesiapsiagaan Bencana Provsu 2017, di Taman Jubileum Sibolangit, Deli Serdang, Rabu (22/11/2017).

Pada acara ini, Gubsu juga mengukuhkan pengurusan Disaster Resources Parthnership. Berdasarkan data BPBD Sumut, sepanjang tahun 2015-2016, telah terjadi bencana sebanyak 493 kali yang sebagian besar adalah banjir yaitu 299 kejadian.

Selain banjir, dalam kurun waktu tersebut terjadi bencana akibat cuaca ekstrim sebanyak 58 kejadian,  tanah 40 kejadian, gempa bumi 38 kejadian dan selebihnya adalah abrasi, kebakaran hutan epidemi, kekeringan dan bencana lainnya.

“Kejadian banjir bencana alam tertinggi, sebagian besar terjadi di wilayah topografi rendah di pesisir Timur Sumut. Selain itu, cuaca ekstrim dan musim hujam yang terjadi berkepanjangan menjadi penyebab bencana banjir pesisir timur hingga hingga bencan a longsor,” ungkapnya.

Disamping kejadian banjir dan bencana longsor yang terjadi secara periodik, lanjutnya, bencana alam lainnya yang masih terus memerlukan perhatian kita bersama adalah erupsi gunung Sinabung yang sampai saat masih terjadi.

Untuk itulah, kata Gubsu, pengurangan risiko bencana pada tahap pra bencana merupakan hal penting dalam penanggulangan bencana. Sebab bencana berskala besar dapat menghancurkan pencapaian dan pertumbuhan ekonomi yang diperjuangkan selama berpuluh-puluh tahun.

“Hanya dalam sekejap karena bencana masyarakat yang telah bersusah payah bekerja untuk keluar dari kemiskinan dapat kembali terperosok ke dalam kemiskinan,” terangnya.

Untuk itu, masih kata Gubsu, pihaknya mengambil sikap dengan memprioritaskan program pengurangan resiko bencana diantaranya penguatan kelembagaan khususnya organisasi perangkat daerah yang mengurus kebencanaan dan pengintegrasian pengurangan risiko kedalam rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Kepada bupati dan walikota, terangnya, untuk urusan penanggulangan bencana harus menjadi urusan strategis dan prioritas dalam perencanaan dan anggaran Pemda. Hal itu dalam upaya mengantisipasi dan meminimalisir penderitaan rakyat akibat bencana. (ki)




KOMENTAR