Senin 23 April 2018
  • :
  • :

Dana Desa Harus Dikelola Secara Swakelola

Dana Desa Harus Dikelola Secara Swakelola

Medan, SumutOnline – Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo meminta aparat desa menggunakan dana desa secara swakelola atau padat karya.

“Semua proyek pembangunan yang menggunakan dana desa tidak boleh pakai kontraktor. Kalau kalian pakai kontraktor nanti akan berurusan dengan penegak hukum,” tegasnya, kemarin.

Menurut Eko, penggunaan dana desa yang dilakukan secara swakelola tersebut akan mengurangi jumlah penggangguran dan kemiskinan di perdesaan karena warga desa bisa mendapat upah dari pekerjaan secara swakelola.

“Nanti akan ada SKB empat menteri atau Perpres. Bahwa semua proyek dari dana desa harus dilakukan secara swakelola. Tidak boleh pakai kontraktor,” cetusnya.

Diakuinya, bahwa masih terdapat kendala terkait aturan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bahwa proyek di atas Rp200 juta atau yang pekerjaannya kompleks tidak boleh swakelola.

“Aturan itu sudah diminta oleh presiden di rapat terbatas agar bisa diubah pada bulan ini juga. Jadi tahun depan aturannya semua bisa dilakukan untuk dana desa secara swakelola,” katanya.

Lebih lanjut Eko menambahkan, bahwa dana desa juga wajib digunakan untuk membayar upah para pekerja dari masyarakat desa yang mengerjakan proyek pembangunan dengan menggunakan dana desa tersebut minimal sebesar 30 persen.

“Jadi tahun depan, penggunaan dana desa wajib digunakan secara swakelola dan 30 persen untuk membayar upah pekerja,” tegasnya.

Sementara, Ketua Umum APDESI, Suhardi Buyung mengaku, bahwa pihaknya siap melaksanakan dana desa dengan cara pada karya atau suwakelola.

“Program padat karya kami mendukung, siap mensosialisasikan dan melaksanakanya termasuk MOU dengan pihak kepolisian. Kami sangat mendukung karena adanya MOU maka polisi bisa meluruskan bila ada kesalahan administrasi dan kami meminta Pak Menteri menjaminnya jika ada kesalahan administrasi, pihak desa untuk di luruskan bukan malah dipidanakan, sebab tanpa ada MOU kalau ada penyelewengan maka penengak hukum akan menangkapnya,” ujarnya.

Suhardi juga mengharapkan agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan para kepala desa dan perangkat desa agar nantinya dana desa itu digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Sperti kita ketahui bahwa ada dana desa itu diselewengkan. Kenapa itu terjadi.

“Karena kesejahteraan pejuang desa ini masih kurang. Untuk itu kami memohon kepada Bapak Presiden agar mengakomodir jaminan sosial bidang ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun,” ujarnya.

Suhardi juga mengharapkan kepada rekan-rekan agar terus menjaga kesolidan APDESI. “Tolong solidkan APDeSI ini, karena kedepan pekerjaan kita semakin berat. Bila kita solid tujuan kita untuk membuat desa yang maju kedepan akan terwujud,” imbuhnya. (ss)

 




KOMENTAR