Kamis 26 April 2018
  • :
  • :

Pemprovsu-Jepang Jalin Kerjasama Mitigasi IT

Pemprovsu-Jepang Jalin Kerjasama Mitigasi IT

Jepang, SumutOnline – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) inginkan kerjasama mitigasi berbasis Informasi Tekhnologi (IT) dengan Pemerintah Jepang.

“Kita menginginkan adanya kerjasama mitigasi dengan Pemerintah Jepang dalam waktu dekat,” kata Gubernur Sumut, Dr HT Erry Nuradi usai pertemuan Studi Kebencanaan di Kantor Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT), Biro Pembangunan Daerah Kanto, Tone River Water System Sabo Office dibawah kaki Gunung Asama Volcano, Jepang, 145 km dari Kota Tokyo, Sabtu (2/12/2017).

Erry menjelaskan, kerjasama ini penting dan harus ditindaklanjuti untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

“Kita sama-sama mengetahui bahwa Jepang dan Sumut merupakan daerah rawan bencana,” ucapnya.

Dijelaskan Erry, Sumut terdapat gunung berapi yang masih aktif hingga saat ini yakni Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.

“Tidak hanya bencana letusan gunung berapi, Sumut memiliki risiko tinggi untuk terpapar dan terkena bencana alam lainnya seperti banjir, longsor dan gempa,” tuturnya.

Lebih lanjut Erry menjelaskan, seluruh daerah di Jepang yang merupakan titik rawan bencana dipantau langsung CCTV dan dikontrol melalui Command Center.

“Deteksi dini dengan penerapan teknologi canggih di Jepang ini sebagai upaya mengurangi jumlah korban akibat bencana,” terangnya.

Untuk itu, lanjut Erry, pihaknya mengambil sikap dengan memprioritaskan program pengurangan resiko bencana diantaranya penguatan kelembagaan khususnya organisasi perangkat daerah yang mengurus kebencanaan dan pengintegrasian pengurangan risiko kedalam rencana tata ruang wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kami bersama bupati dan walikota saling ingat-mengingatkan terkait urusan penanggulangan bencana harus menjadi urusan strategis dan prioritas dalam perencanaan dan anggaran Pemda. Hal itu dalam upaya mengantisipasi dan meminimalisir penderitaan rakyat akibat bencana, juga meminimalisir jatuhnya perekonomian yang telah dibangun berpuluh-puluh tahun,” pungkasnya. (ki)




KOMENTAR