Kamis 26 April 2018
  • :
  • :

‘Demokrasi Indonesia Salah Sistim atau Salah Orang?’

‘Demokrasi Indonesia Salah Sistim atau Salah Orang?’

Medan, SumutOnline – Menyimak perkembangan bangsa akhir-akhir ini di tengah masyarakat, para tokoh beberapa media mempermasalahkan sistem pemilihan langsung, sebagai biang keladi kekisruhan berbangsa.

Kesimpulan tersebut belum tentu benar, apalagi jika hanya melihat permasalahan yang terjadi akibat Pemilihan Presiden (Pilres) tahun 2014 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jakarta tahun 2017 kemarin. Pengamat Demokrasi sekaligus Penulis dari Jakarta, Dedi Mahardi mengatakan, pemilihan langsung presiden sudah terjadi tiga kali, yakni tahun 2004, tahun 2009 dan tahun 2014, dan terbukti dua Pilpres sebelumnya tidak berdampak seperti yang terjadi sekarang ini.

Walaupun, lanjutnya, pada dua pilpres sebelumnya, suara ketidakpuasan dan ketidaksenangan terhadap presiden terpilih juga cukup sering terdengar, tetapi tidak sampai menimbulkan perpecahan disana sini seperti yang terjadi sekarang.

“Apakah karena pada dua pilpres sebelumnya yang bertarung tidak “head to head”, tetapi lebih dari dua pasang calon?, atau karena pada era tersebut penggunaan media sosial yang dituding sebagai salah satu penyebab perpecahan di tengah masyarakat, belum se-semarak sekarang?,” kata Dedi kepada wartawan di Medan, Minggu (3/12/2017).

Ia mengaku, harus ada penelitian yang mendalam dengan menggunakan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, sebelum mengambil kesimpulan. Mengambil hikmah dari pergesekan di akar rumput ketika hasil pemilu tahun 1999 yang dimenangkan oleh partai demokrasi perjuangan PDI-P, tetapi dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ketua umumnya tidak terpilih menjadi presiden.

Ternyata para pendukung PDI-P tidak bisa menerima kenyataan, walaupun kenyataan tersebut merupakan hasil dari sistem yang sama-sama disepakati.

“Tidak ada undang-undang dan aturan yang dilanggar oleh Amien Rais cs, ketika berhasil mendudukan Abdurahman Wahid sebagai presiden. Tetapi pendukung PDI-P tetap sangat marah, sehingga di beberapa daerah yang menjadi basis PDI-P, terjadi kerusuhan yang cukup parah. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa pemenang pemilu tidak otomatis menjadikan pemimpin partainya sebagai presiden. Begitu juga ketika almarhum presiden Abdurrahman Wahid diturunkan dari kursi ke presidenan, yang oleh sebagian besar umat Nahdatul Ulama (NU) dianggap sebagai kerjaan Amien Rais ketua MPR yang juga mantan ketua Muhammadiyah,” ujarnya.

Dikatakannya, sebagian umat NU juga marah dan akibatnya beberapa gedung dan aset milik organisasi Muhammadiyah di beberapa daerah di rusak oleh oknum pengikut dan pendukung NU. Dengan dua sejarah kelam bangsa ini ketika masih menerapkan pemilihan kepala eksekutif diserahkan kepada anggota legislatif atau dewan atau majelis sebagai perwakilan rakyat.

“Maka belum bisa disimpulkan bahwa pemilihan langsung adalah sudah pasti salah atau tidak baik, sehingga harus diubah kembali,” ungkapnya.

Apalagi, masih kata Dedi, dengan berbagai sandiwara dan permainan konyol yang terjadi di lembaga legislatif. Seperti lahirnya undang-undang yang mengatur majelis, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah atau MD3, sehingga partai pemenang pemilu tidak mendapat perwakilan pimpinan di dewan.

“Naiknya kembali seorang ketua dewan yang telah mengundurkan diri karena permasalah yang cukup menghebohkan, dan menurut pandangan beberapa tokoh sangat memalukan. Atau masih bercokolnya seorang wakil ketua dewan yang oleh partainya sudah diberhentikan dari keanggotaan partai, padahal dia waktu dipilih menjadi wakil ketua adalah mewakili partainya. Dan banyak lagi lelucon dan sandiwara yang tidak lucu dipertontonkan kepada rakyat, termasuk anggaran yang lebih banyak demi kepentingan anggota dewan ketimbang demi kepentingan rakyat,” bebernya.

Sehingga, kata Dedi, mungkin akan lebih berbahaya, dengan kondisi sekarang ini mengamendemen UUD 1945 dan menyerahkan pemilihan kepala eksekutif kepada legislatif. Menghilangkan partisipasi rakyat terhadap sistem pemerintahan dan negara jelas bukan suatu langkah bijak.

“Kesimpulannya, diperlukan kajian yang konprehensif dan menyeluruh jika akan kembali mengamandemen UUD 1945, khususnya tentang pemilihan langsung. Kalaupun terpaksa harus mengamandemen, maka persyaratan dan tahapan yang dilalui haruslah betul-betul mendukung. Seperti bagaimana sistem dibuat terlebih dahulu, sehingga anggota dewan yang terpilih betul-betul mencerminkan kenegarawan dan kemampuan mengelola negara dari anggota yang terpilih. Sehingga siapapun yang mereka pilih menjadi pemimpin eksekutif adalah merupakan cerminan dari aspirasi mayoritas rakyat. Karena akan sangat berbahaya jika partisipasi rakyat dan berbagai kebebasan yang dinikmati rakyat sebagai buah reformasi ini, kemudian secara tiba-tiba dihentikan,” tandasnya. (rel/ss)

 




KOMENTAR