Kamis 26 April 2018
  • :
  • :

Untuk Pertama Kali, Sumut Masuk Peringkat Hijau

Untuk Pertama Kali, Sumut Masuk Peringkat Hijau

Jakarta, SumutOnline – Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang terus menerus meningkatkan pelayanan publik mendapat apresiasi dari lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penghargaan diterima Wakil Gubernur Sumut, Brigjen TNI (Purn) Dr Hj Nurhajizah Marpaung dari anggota Ombudsman RI Laode Ida dalam acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan di Balai Kartini Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Penilaian kepatuhan dilaksanakan Ombudsman Republik Indonesia terhadap 22 kementerian, 6 lembaga, 22 provinsi, 45 Pemerintah Kota dan 107 Pemerintah Kabupaten. Dari 22 Pemerintah Provinsi yang dinilai, hanya enam yang meraih zona hijau yaitu  Pemprov Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Barat.

Dari hasil survei terhadap 12 SKPD dengan 36 produk layanan yang diberikan, Pemerintah Provinsi Sumut meraih nilai 86.06 atau termasuk zona hijau. Selain Pemprov Sumut, Pemkab Deli Serdang juga berhasil meraih predikat kepatuhan tinggi.

Kepala Perwakilan ORI Sumut, Abyadi Siregar menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Provisi Sumatera Utara. ”Tahun 2017 ini akhirnya Pemprov Sumut berhasil menaikkan peringkat pelayanan publiknya ke zona hijau,” ujarnya.

Menurut Abyadi, dalam empat tahun terakhir sejak 2014, Pemprov Sumut hanya bertahan di zona merah dan kuning.

“Tahun 2015 dan 2016 Pemprovsu masuk zona kuning, namun pada tahun 2017 ini akirnya bisa meraih zona hijau. Predikat zona hijau ini tentu tidak terlepas dari peran dan komitmen gubernur, karenanya saya harap komitmen itu diperkuat sehingga semua SKPD bisa dibenahi,” ungkapnya.

Dia berharap prestasi tersebut bisa dipertahankan dan bahkan ditingkatkan di tahun mendatang. “Bila tahun ini 12 SKPD yang disurvei, maka tahun depan Pemprov Sumut dapat terus memperbaiki layanan di seluruh SKPD terutama SKPD yang masih belum masuk zona hijau,” imbuhnya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, sejak 2013 ORI melaksanakan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.

Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kewajiban penyelenggaraan negara agar memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Hasil penilaian diklasifikasikan menggunakan traffic light system yakni zona merah, zona kuning dan zona hijau. (ss)




KOMENTAR