Selasa 12 Desember 2017
  • :
  • :

Soal Listrik, Pemerintah Minta Persetujuan DPR

Soal Listrik, Pemerintah Minta Persetujuan DPR

Medan, SumutOnline – Pemerintah meminta persetujuan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk meluncurkan penyederhanaan golongan tarif listrik konsumen rumah tangga.

“Tarif naik atau tidak naik, diatur bapak-bapak di depan saya (Komisi VII,red), bukan diatur saya. Tidak mungkin kenaikan tarif listrik tanpa persetujuan,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, kemarin.

Menurut Jonan, penyederhanaan tarif semata-mata untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat. Dia mengatakan, harapan lainnya, pemerataan golongan tersebut untuk dapat meningkatkan kemampuan usaha kecil dan mikro (UKM).

Sebanyak 13,5 juta pelanggan listrik rumah tangga nonsubsidi mulai dari 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA, dan 4.400 VA akan dianikkan menjadi 5.500 VA. Sementara itu, golongan 5.500 VA akan dilepas batas dayanya.

“Tidak ada biaya yang dibebankan. Biaya abodemen dan tarif listrik juga tidak akan naik,” tuturnya.

Jonan menambahkan, hal ini juga untuk menyambut terbangunnya mega proyek pembangkit listrik 35.000 MW. Jika seluruh pembangkit listrik beroperasi, reserve margin (daya cadangan) akan meningkat drastis.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu mengatakan, Kementerian ESDM harus memaparkan hal tersebut terlebih dahulu kepada legislatif. Selanjutnya, DPR RI akan mengkaji hal tersebut untuk mengetahui dan mengatasi dampak-dampak yang bisa ditimbulkan dari beleid tersebut.

“Diskusi dulu, kita samakan pemahaman. Jadi, kalau dipublish bosa menjelaskan lebih tepat,” pungkasnya. (bsc)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *