Rabu 17 Januari 2018
  • :
  • :

KPK: Pisahkan Hukum & Politik

KPK: Pisahkan Hukum & Politik

Medan, SumutOnline – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ikut dalam arus politik Pilkada serentak 2018.

Pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang kebetulan hendak maju dalam pemilihan Kepala Daerah, bukan sesuatu yang politis.

“Jadi KPK tidak terlalu memikirkan tudingan itu sepanjang kami berjalan di koridor hukum, jadi aspeknya hukum dan politik itu dipisahkan. Ini adalah proses hukum, apakah itu sebagai saksi atau tersangka, OTT, atau bukan itu didasari oleh UU KPK, KUHP, KUHAP dan UU Tipikor. Itu jelas sekali di sana,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah , Senin (8/1/2018).

Febri menjelaskan, bahwa pihaknya menganut prinsif supremasi hukum, konstitusi juga kan mengatur negara berdasarkan hukum, tinggal dalam penerapannya aspek kehati-hatian dicermati, tapi tak mereduksi aturan yang ada di sejumlah undang-undang.

“Saksi yang kami dipanggil itu kami butuh keterangannya, itu yang perlu dipahami, penyidik panggil saksi karena penyidik membutuhkan keterangan saksi,” ungkapnya.

Untuk diketahui, salah satu bakal calon Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo beberapa waktu ini menjadi sorotan publik lantaran masuk pusaran perkara e-KTP.

Pada Rabu (3/1/2018), Ganjar dipanggil penyidik untuk bersaksi dalam perkara Markus Nari. Hanya saja, Ganjar mangkir dari panggilan itu, dan KPK akan menjadwalkan ulang pemanggilan tersebut.

Sementara dalam dakwaan jaksa KPK terhadap Irman dan Sugiharto, Ganjar disebutkan terima uang hasil e-KTP senilai 520 ribu dollar AS.

Kendati begitu, dalam berbagai kesempatan, bahkan di muka persidangan, Ganjar sudah membantah menerima ung e-KTP. (inc)

 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *