Minggu 18 Februari 2018
  • :
  • :

AS Bekukan Bantuan ke Palestina

AS Bekukan Bantuan ke Palestina

Medan, SumutOnline – Pemerintahan Presiden Donald Trump membekukan lebih dari setengah sumbangan dana bagi badan PBB yang membantu rakyat Palestina.

Amerika Serikat (AS) sudah memberi tahu badan bantuan PBB, UNRWA, bahwa mereka akan membayar angsuran pertama tahun ini senilai US$60 juta atau sekitar Rp800 miliar, namun sisanya senilai US$65 (setara dengan Rp865 miliar) akan dibekukan, tergantung pertimbangan di masa mendatang.

Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri di Washington mengatakan perlu evaluasi yang mendasar terhadap UNRWA.

“Perlu ada penilaian yang mendalam tentang bagaimana UNRWA bekerja dan bagimana program-program organisasi ini dibiayai,” kata seorang pejabat AS yang tidak bersedia disebutkan jati dirinya, Rabu (17/01/2018).

Ia juga mengatakan Amerika ingin sumber dana UNRWA “dibagi rata dengan negara-negara lain”. “Selama beberapa dekade kami adalah penyumbang terbesar,” katanya.

Hampir 30 persen dari anggaran UNRWA berasal dari sumbangan AS, yang merupakan donor terbesar organisasi ini.

“Tanpa sumbangan kami, berbagai program UNRWA akan terancam,” katanya seraya menambahkan angsuran US$60 juta mencegah hal itu terjadi.

Badan PBB ini menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai layanan sosial kepada jutaan warga Palestina, baik di dalam maupun di luar Palestina, termasuk di Tepi Barat, Jalur Gaza dan di beberapa negara tetangga Palestina sejak 1950.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah di Washington namun ‘khawatir’ dengan laporan-laporan yang terkait dengan keputusan pembekuan sumbangan AS.

“Saya sungguh berharap pada akhirnya Amerika Serikat bisa tetap memberikan sumbangan dana bagi UNRWA. UNRWA bukan institusi Palestina, ini adalah organisasi PBB,” tuturnya.

Ia juga mengatakan, UNRWA ‘memainkan peran penting untuk menjaga stabilitas’ di Timur Tengah.

Sementara, beberapa pihak mengatakan keputusan pemerintahan Presiden Trump untuk membekukan sumbangan dana ini ‘mungkin untuk menekan Palestina agar bersedia mengikuti perundingan damai dengan Israel’.

Hubungan Presiden Trump dengan Palestina mengalami ketegangan setelah ia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, langkah yang memicu protes tidak hanya di Palestina tapi juga di banyak negara di dunia termasuk Indonesia.

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, menggambarkan keputusan Trump tersebut sebagai ‘penghinaan abad ini’.

Muncul kekhawatirkan langkah Presiden Trump soal Yerusalem ‘akan meningkatkan ketegangan kawasan’.

Sementara Senin (15/01/2018), para pemimpin Palestina memerintahkan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) membekukan pengakuan atas Israel.

Pada akhir pertemuan dua hari, Dewan Pusat PLO mengatakan pengakuan tersebut harus dicabut sampai Israel mengakui negara Palestina, sesuai batas wilayah pada tahun 1967 dan membatalkan keputusan mencapok Yerusalem Timur.

Palestina ingin menjadikan wilayah pendudukan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan. (inc)




KOMENTAR