Selasa 21 November 2017
  • :
  • :

DKPP Harus Periksa Komisioner KPU Sumut

DKPP Harus Periksa Komisioner KPU Sumut

Medan, SumutOnline – Berbaju biru biar dibilang Nasdem, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) dinilai tidak netral. Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilihan Umum (DKPP)  harus periksa komisioner KPU dan turun ke Sumut untuk menyelamatkan demokrasi di Sumut

Sebelumnya, pada acara launching Pemilu,  Minggu (8/10/2017), Di Tiara Convention Hotel, Jalan Imam Bonjol Medan, Komisioner KPU Sumut kompak memakai seragam berwarna biru.

Saat disinggung awak media terkait seragam tersebut, salah seorang Komisioner KPU Sumut, Benget Silitonga mengatakan, mereka sengaja menggunakan baju berwarna biru biar dibilang seperti Nasdem. Pernyataan tersebut sontak membuat berbagai kalangan heran dan meragukan independensi KPU.

Menanggapi hal itu, Pengamat sosial dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, mengatakan, masalah klasik yang kerap muncul dalam penyelengaraan Pemilu ialah soal intergitas penyelengara Pemilu.

Menurut Shohibul, perkataan Benget Silitonga tersebut sangat tidak etis dan tidak pantas diucapkan oleh pimpinan KPU. “Sekelas komisioner kok tidak mempunyai sensitifitas dan malah seenaknya saja mengatakan bahwa ada kesengajaan agar dibilang seperti partai tertentu,” ujarnya, kepada wartawan, kemarin.

Ditegaskan Shohibul, bahwa hal ini sudah jelas merupakan bentuk pelanggaran dan KPU Sumut sudah dipastikan tidak netral. “Jangan karena Gubernur Sumut itu Ketua Partai Nasdem, lalu Komisionernya menggunakan baju biru dan bahkan mengakui biar dibilang seperti Nasdem,” ketusnya.

Shohibul juga menjelaskan, komisioner KPU tidak boleh samar-samar dalam menegakkan independensi, apalagi terus terang seolah ada keberpihakan ke pihak mana pun.

Masih kata Shohibul, bahwa biasanya KPU dalam menggunakan seragam menggunakan warna yang netral, dan khas dengan atribut KPU. “Sejak kapan KPU itu punya baju seragam resmi, kalaupun ada kapan dilaunching? dan apa makna simbolik dari baju itu? Warnanya seperti apa? Netral atau tidak?,” tandasnya.

Lebih lanjut Shohibul mengatakan, pantas jika Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)  di Sumut menurun, jika penyelengara Pemilunya tidak menggunakan asas demokrasi dalam menjalankan tugasnya.

Bahkan dalam hasil survey IDI di Sumut, lanjutnya, kinerja KPU Sumut tidak profesional dengan ukuran masih banyaknya yang tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tingginya angka Golput.

Menurut Shohibul, DKPP harus segera memanggil seluruh Komisioner KPU Sumut terkait hal tersebut,  jangan sampai ada orang orang yang tidak netral di dalam KPU.  jika hal tersebut terus dibiarkan maka demokrasi di Sumut akan terciderai dan tidak ada guna dilaksanakan Pemilu.

“Begitu juga dengan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam)  dan Panitia Pemilih Kecamatan (PPK)  yang sekarang ini sedang direkrut, tidak ada guna mereka direkrut jika ternyata pimpinan KPU nya sudah berpihak pada partai tertentu, ” tandasnya.

Ditempat terpisah, Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Faisal Riza  mengatakan, komisioner KPU baiknya harus menjaga sikap dan memilah perkataan sebelum disampaikan ke publik.

“Jika dalam kondisi yang kondusif, sah sah saja,  namun sekarang kan sudah masuk pada masa tahapan pemilu, artinya apapun yang keluar dari mulut KPU tentu akan dimaknai lain,” tandasnya.

Faisal juga mengatakan, jika warna baju seragam KPU memang warna biru, ya sampaikan saja ke publik dan jelaskan mengapa memilih warna biru. Tujuannya agar publik tidak menaruh curiga. Menurut Faisal, pernyataan Benget Silitonga tersebut sangat tidak edukatif jika hal itu telah menjadi konsumsi publik.

“Jika persoalan ini tidak segera diluruskan maka akan berpotensi kegaduhan, terutama dari pihak pihak yang berbeda partai politik,” pungkasnya. (ss/rel)

 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *