Selasa 21 November 2017
  • :
  • :

Pemprovsu Panggil Perusahaan KJA Danau Toba

Pemprovsu Panggil Perusahaan KJA Danau Toba

Medan, SumutOnline – Dalam mendukung upaya pelestarian perairan Danau Toba, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Dr Nurhajizah Marpaung menggelar pertemuan dengan perusahaan Keramba Jaring Apung yang beroperasi disana, Selasa (10/10/2017).

Rapat Koordinasi Keramba Jaring Apung (KJA) Danau Toba dengan PT Indojaya Agrinusa (PT. Jaffa) dilaksanakan di Ruang Melati Lantai 9 Kantor Gubsu. Sebelumnya, Wagubsu juga menggelar pertemuan serupa dengan PT Aquafarm.

“Jika kita ingin melihat dan merasakan kelestarian keindahan Danau Toba, maka menjadi tugas bersama untuk melakukannya,” ujar Nurhajizah.

Hal ini, lanjut Wagubsu, bertujuan selain menjaga kelestariannya, juga sebagai upaya percepatan Geopark Kaldera Toba menjadi anggota Geopark Global Network UNESCO sebagai destinasi wisata Internasional.

Untuk itu dihimbau kepada semua lapisan masyarakat agar dapat ikut berperan dan berpatisipasi dalam hal penataan seluruh lingkungan kawasan Danau Toba, diantaranya pemandangan sekitar termasuk didalamnya kualitas air danau.

“Kita ketahui bersama, saat ini begitu banyaknya KJA, perhotelan, peternakan, pertanian, perkebunan dan rumah tangga yang limbahnya dibuang di kawasan Danau Toba baik dari perusahaan maupun masyarakat, sehingga air danau menjadi tercemar. Padahal kita ketahui bersama, sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal disekitar Danau Toba mengkonsumsi air Danau Toba. Bagaimana masyarakat ingin hidup sehat jika harus mengkonsumsi air yang tercemar limbah, marilah kita bersama-sama menjaga kualitas air,” cetusnya.

Disamping itu, untuk menjadikan Danau Toba sebagai Geopark Kaldera Toba menjadi anggota Geopark Global Network UNESCO, tentunya perlu penataan salah satunya KJA.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) telah membuat Peraturan Gubernur tentang daya dukung untuk untuk KJA sebanyak 10.000 ton pertahunnya sehingga akan menekan pelaku pembuangan limbah di kawasan Danau Toba yang disesuaikan dengan Perpres 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya.

“Artinya, kita diberikan waktu selama 5 tahun, kalau mempunyai teknologi yang bisa meningkatkan kualitas air selama 5 tahun ini maka akan dihitung lagi daya dukungnya,” tuturnya.

Karena itu, lanjut Wagubsu, pihaknya meminta KJA untuk menetapkan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas air, sehingga kontribusi pencemaran dari kegiatan keramba itu bisa diminimalisasi. (ss)

 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *