Rabu 13 Desember 2017
  • :
  • :

DPRD Sumut Sahkan Ranperda APBD 2018

DPRD Sumut Sahkan Ranperda APBD 2018

Medan, SumutOnline – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 di Gedung Paripurna, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (5/12/2017).

Pengesahan tersebut dilanjutkan dengan ditandatangani secara bersama yakni Ketua DPRD Sumut, H Wagirin Arman dan Gubernur Sumut, Dr HT Erry Nuradi.

Pada paripurna dewan tersebut disahkan 6 Ranperda lain yakni Ranperda Perubahan atas Perda Provsu No 6 tahun 2013 tentang retribusi daerah, Ranperda tentang pajak daerah, Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumut 2017-2037, Ranperda tentang PDAM Tirtanadi dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Darah (BUMD) Provsu dan Ketenagalistrikan.

Pada kesempatan tersebut, Erry mengapresiasi terhadap DPRD Sumut yang telah melakukan pembahasan Ranperda APBD 2018 tersebut tanpa kenal lelah di tengah keterbatasan waktu dan jadwal.

“Kepedulian dan atensi yang tinggi dari anggota DPRD Sumut tersebut semata-mata agar APBD 2018 lebih aspiratif. Koreksi dan tanggapan serta saran yang diberikan anggota dewan cukup konstruktif, baik menyangkut belanja daerah dan pendapatan daerah maupun hal-hal umum,” ujarnya.

Gubsu juga mengatakan, meskipun pengesahan APBD tersebut lebih lambat dari jadwal semula yang direncanakan pada akhir November namun baru terlaksana pada awal Desember. Namun waktu tersebut masih dalam tahap dapat ditoleransi sehingga anggota dewan maupun Pemprovsu tidak terkena sanksi atas PP Nomor 12 tahun tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah.

“Kami segera akan melakukan langkah dalam menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan dan menyampaikannya kepada Mendagri untuk dievaluasi. Kami juga akan berkoordinasi, sehingga secepanya dapat diterapkan sesuai jadwal agar perencanaan pembangunan dapat terlaksana sesuai waktu yg diharapkan,” tuturnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut, Nezat Djoeli, memapaparkan pendapatan daerah tahun 2018 diproyeksikan Rp12,686 triliun meningkat Rp269,156 triliun atau 2,17 persen dibandingkan P APBD 2017.

Sementara belanja daerah Rp13,882 triliun atau defisit Rp1,196 triliun. Sedangkan untuk pembiayaan daerah Rp1,196 tirliun sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp0.

Catatan Banggar tentang turunnya anggaran belanja langsung dan belanja modal pada beberapa organisasi perangkat daerah antara apa yang telah ditetapkan di Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS), bahkan menurun jika dibandingkan tahun anggaran 2017.

Penurunan tersebut dikhawatirkan akan mengurangi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang penanaman modal tidak mendapat perhatian serius dalam rencana penganggaran tahun 2018.

“Anggaran yang diturunkan pada OPD yang membidangi penanaman modal dan infrastruktur setidaknya menunjukkan lemahnya komitmen pemprovsu mendukunh pembangunan nasional,” ujarnya.

Banggar juga mencatat alokasi anggaran untuk Bansos menunjukkan ketidak konsitenan Pemprovsu terhadap besaran pagu dan daftar penerima. Padahal penerima sebelumnya telah di survei dan diverifikasi namun tetap tidak mendapat pagu anggaran.

“Banggar merekomendasikan kepada Pemprovsu untuk memberikan perhatian terhadap rumah ibadah tersebut,” pungkasnya. (ss)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *