Rabu 13 Desember 2017
  • :
  • :

Bawaslu Tak Akan Tolerir Pelanggaran Pilkada

Bawaslu Tak Akan Tolerir Pelanggaran Pilkada

Langkat, SumutOnline – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak 2018 mendatang yang dilakukan oleh pelaksana dan peserta.

Saat ini, tahapan Pilkada 2018 telah memasuki tahapan verifikasi administrasi e-KTP dukungan calon kepala daerah yang maju dari jalur perseroangan atau independen.

“Di Sumut terdapat 8 kabupaten/kota yang sedang melaksanakan tahapan Pilkada tersebut,” kata Komisioner Bawaslu Sumut, Auli Andri, di Langkat, Jumat (8/12/2017).

Seperti diketahui, sejumlah pelanggaran administartif ditemukan petugas KPU dan Panwaslu Kabupaten Langkat terkait verifikasi dukungan e-KTP calon kepala daerah jalur perseorangan.

Mulai dari e-KTP ganda internal dan ekstrenal, e-KTP penyelenggara pemilu yang masuk dalam daftar dukungan calon kepala daerah, hingga e-KTP warga yang sudah meninggal dunia maupun TNI/Polri.

Menanggapi hal ini, kata Aulia, pihaknya tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pilkada.

Bawaslu Sumut, jelas Aulia, telah menekankan agar Panwaslu kabupaten/kota segera menyatakan berkas dukungan tersebut tidak memenuhi syarat (TMS)

Selain itu,  masih kata Aulia, pihaknya juga sudah memerintahkan kepada seluruh Panwaslu 8 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada berikut seluruh Panwas Kecamatan agar benar-benar teliti mengawasi verifikasi administrasi dukungan calon kepala daerah perseorangan ini.

“Kita sudah perintahkan Panwaslu 8 kabupaten/kota beserta Panwas kecamatan yang menggelar pelaksanaan Pilkada agar mereka harus teliti dan verifikasi administrasi dukungan calon Kdh,” pungkasnya. (ed)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *