Jakarta, Sumol - Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, menyambut baik keputusan Presiden Prabowo yang menetapkan empat pulau yang disengketakan dengan Sumatra Utara, kembali masuk wilayah Aceh. Keduanya menandatangani surat tentang batas wilayah Aceh dan Sumatera Utara.
"Pada hari ini mengukir suatu sejarah walaupun kecil, tapi ada masuk sejarah juga antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara. Jadi mudah-mudahan ini sudah clear tidak ada masalah lagi, berdasarkan putusan Bapak Presiden dan Bapak Mendagri, bahwa pulau tersebut sudah dikembalikan kepada Aceh," kata Muzakir dalam konferensi pers Kantor Presiden, Selasa, (17/06/2025) .
Ia berharap tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan. "Mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan juga Aceh dan Sumatra Utara."
Ia juga berharap tidak ada lagi keresahan di tengah masyarakat dan menyerukan semua pihak untuk menjaga perdamaian dan persatuan. Muzakir menekankan pentingnya menjaga semangat rukun antartetangga sebagai bagian dari semangat kebangsaan.
"Mudah-mudahan ke depan tidak ada masalah lagi. Aman, damai, rukun tetangga untuk kita semua. Dan tentu saja, NKRI sama-sama kita jaga," pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menerima keputusan pemerintah pusat yang menetapkan Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang masuk ke wilayah Aceh. Dia pun berpesan kepada warga Sumatera Utara untuk menerima keputusan itu dan menghindari hasutan yang membawa pada perseteruan antarwilayah. "Saya minta seluruh masyarakat Sumut, Aceh adalah wilayah yang bertetangga dengan kita. Jangan mau terhasut, jangan mau terbawa gorengan, apa pun kondisinya hari ini untuk seluruh masyarakat Sumut kalau ada laporan ke masyarakat Aceh dan sejenisnya, saya sebagai Gubernur Sumut itu dihentikan," ujar Bobby dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan.
Bobby mengaku sudah menandatangani surat tentang batas wilayah Aceh dan Sumatera Utara bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Dia sempat berkelakar, pembahasan tentang batas wilayah sudah dimulai sejak tahun 1992 ketika dia masih berusia satu tahun.
Keputusan itu diambil setelah adanya pertemuan antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Istana Negara. (UPL)