Binjai, Sumol - Dalam rangka mendukung program strategis nasional, Wali Kota Binjai Amir Hamzah, didampingi Sekretaris Daerah Kota Binjai Irwansyah Nasution, Kepala Dinas Kominfo Sofyan Syahputra Siregar, Kepala Dinas Koperasi, Kepala Dinas Sosial Triono Julimawardi, serta Camat Binjai Barat Oscar Arifandi Ginting, mengikuti Zoom Meeting di Binjai Command Center (BCC), Senin (07/07/2025). Pertemuan ini digelar sebagai bagian dari persiapan Launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang direncanakan akan berlangsung pada 19 Juli 2025 mendatang.
Dalam zoom meeting itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi sekaligus Wakil Ketua I di dampingi Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono sekaligus Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan KopDes/Kel Merah Putih membahas persiapan pelaksanaan program di Klaten.
Disepakati pentingnya percepatan pembentukan Satgas di tingkat kabupaten/kota untuk memastikan koordinasi lintas sektor, termasuk pelatihan bersama Kemnaker dan balai pelatihan komoditas. Satgas akan menjadi pusat koordinasi peluncuran dan pengembangan Kopdes agar berjalan terintegrasi dan efektif. Selain itu, dibahas pula penyusunan standar pengelolaan dan identitas Kopdes, termasuk penetapan logo resmi untuk menjaga keseragaman dan memperkuat brand.
Saat ini secara nasional telah terbentuk 80.480 Kopdes/ Kel Merah Putih dimana sebanyak 93,04 persen atau 74.877 unit Kopdes/ Kel Merah Putih telah mendapatkan legalitas dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Kementerian Koperasi (Kemenkop) menekankan pentingnya transformasi Koperasi desa/kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih agar benar-benar dapat menjadi entitas atau badan usaha yang produktif sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa.
Dalam hal ini, Wali Kota Binjai menyambut baik inisiatif ini dan berharap koperasi Merah Putih dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Kota Binjai.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan mengatasi ketimpangan ekonomi dan memperkuat kedaulatan pangan nasional. Melalui koperasi ini, pemerintah ingin memperkuat ekonomi lokal, memangkas rantai pasok pangan, menciptakan lapangan kerja baru, serta menyediakan layanan esensial bagi masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan.
Program ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan dukungan berbagai kementerian dan BUMN, sebagai wujud sinergi nasional dalam membangun ekonomi kerakyatan dari tingkat desa dan kelurahan. (YP)