 |
| Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Ikuti KPPD Akmil |
Gunungsitoli, Sumol - Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, Adrianus Zega, ST., M.Psi., mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) atau retret bagi Ketua DPRD se-Indonesia di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan berlangsung lima hari, 15–19 April 2026, dan dibuka resmi oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Ace Hasan Syadzily, Rabu, 15 April 2026.
KPPD menjadi forum strategis untuk memperkuat wawasan kebangsaan, kapasitas kepemimpinan, serta sinergi antarpimpinan DPRD seluruh Indonesia dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penutupan KPPD dijadwalkan Minggu, 19 April 2026, dan akan dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Adrianus Zega menjelaskan, tema utama KPPD adalah "Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045".
"Tujuan utama mengikuti KPPD ini untuk meningkatkan kapasitas lembaga DPRD dalam menjalankan tupoksi, guna mendorong pemerintah daerah menyinergikan program nasional, yaitu Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujarnya kepada SumutOnline.com, Sabtu (18/04/2026), sore.
Menurut Adrianus, Indonesia Emas 2045 hanya dapat tercapai bila program daerah selaras dengan Asta Cita. Karena itu, penguatan kelembagaan DPRD menjadi kunci.
"Apabila kelembagaan DPRD kuat, maka dapat mendukung pemerintah daerah dalam menyukseskan program daerah guna mendukung program nasional," tegasnya.
Dalam KPPD, turut dibahas peran DPRD dan hubungannya dengan pemerintah daerah, termasuk ketidaksinkronan antara UU MD3 dengan UU Pemerintahan Daerah terkait kapasitas DPRD di provinsi dan kabupaten/kota. Beberapa menteri juga memaparkan program pemerintah agar seluruh pimpinan DPRD memiliki pemahaman yang sama.
Salah satu isu yang mengemuka adalah penerapan otonomi daerah yang dinilai semakin sentralistik.
"Akhir-akhir ini kewenangan daerah makin ditarik ke pusat. Ini terlihat dari pemotongan TKD (Transfer Ke Daerah), padahal sejumlah kewenangan wajib dan pilihan tetap diserahkan ke daerah, namun dananya tidak ikut diturunkan dan justru dilaksanakan pemerintah pusat," terang Adrianus.
Ia menegaskan, pemotongan TKD harus menjadi pembelajaran bagi daerah agar tidak terus bergantung pada dana transfer pusat.
"Penguatan fiskal daerah perlu didorong melalui inovasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pembiayaan lain yang bisa direncanakan pemerintah kota," ujarnya.
Adrianus mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Kota Gunungsitoli untuk bersatu menghadapi tantangan fiskal.
"Mari kita dukung pemerintah kota dengan memberi dukungan pada program-program inovatif dan turut mendorong upaya peningkatan PAD," tutupnya.
Keikutsertaan Ketua DPRD Kota Gunungsitoli dalam KPPD diharapkan memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah serta membawa semangat kolaborasi untuk mewujudkan Gunungsitoli Hebat. (KN01)