Gedung DPRRI (Foto: Ist)
Jakarta, Sumol - Sebanyak 120 anggota DPR RI resmi mengajukan usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden. Penggunaan HMP ini dipicu oleh polemik keabsahan dokumen pendidikan milik putra sulung Presiden ketujuh Joko Widodo itu yang dinilai cacat hukum saat proses pemilu 2024.
Usulan itu disampaikan dalam rapat bersama antara anggota pengusul dari delapan fraksi dengan pimpinan DPR di ruang rapat Komisi VIII DPR, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat, ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang, dari delapan fraksi yang ada," kata pimpinan DPR dari Fraksi Nasdem, Saan Mustofa.
Delapan fraksi yang mengusulkan HMP, di antaranya adalah:
14 anggota dari Fraksi PDIP;
11 anggota dari Fraksi Partai Golkar;
11 anggota dari Fraksi Gerindra;
19 anggota dari Fraksi Nasdem;
18 anggota dari Fraksi PKB;
28 anggota dari Fraksi PKS;
1 anggota dari Fraksi PAN;
18 anggota dari Fraksi Demokrat.
Berdasarkan dokumen yang ditandatangani, terdapat 120 anggota DPR RI dari seluruh fraksi yang mengajukan usulan HMP ke Pimpinan DPR. Maka dari itu, syarat mengajukan HMP telah terpenuhi karena telah melewati minimal jumlah anggota, yakni 25 anggota DPR.
Saan Mustofa berkata pimpinan DPR menghormati dan menindaklanjuti usulan HMP itu. Salah satunya adalah dengan membawa usulan HMP itu ke Rapat Paripurna DPR besok, pada Kamis (12/11/2026).
Usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR dengan mengacu pada ketentuan Pasal 211 Ayat 1 Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 Ayat 1 Tata Tertib DPR RI.
"Pimpinan dan anggota pengusul yang saya hormati, kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 211 Ayat 1 Undang-Undang MD III dan Pasal 192 Ayat 1 Tata Tertib DPR RI," ujarnya.
Saan juga menjelaskan, substansi usulan HMP tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 Ayat 4 Huruf C Undang-Undang MD3, yakni hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. (LAR)