Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).(Tangkapan layar)
Jakarta, Sumol - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani, setelah Komisi III DPR RI menyampaikan laporan hasil pembahasan tingkat pertama. Rapat kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan terhadap RUU tersebut melalui persetujuan fraksi-fraksi dan anggota DPR RI.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam laporannya menyampaikan bahwa pembentukan undang-undang tersebut telah melalui proses panjang. Menurutnya, RUU Perampasan Aset telah diusulkan sejak 18 tahun lalu dan mulai diproses di Komisi III DPR RI pada Agustus 2025.
“Pertama-tama kita perlu menyampaikan mengapa undang-undang ini sangat mendesak untuk disahkan. Karena memang sudah 18 tahun, ini diusulkan sejak awal, 18 tahun yang lalu. Dan sudah satu tahun lebih undang-undang ini berproses di Komisi III, tepatnya sejak Agustus 2025,” ujar Habiburokhman.
Ia menjelaskan, pembahasan RUU tersebut mengedepankan partisipasi publik bermakna melalui sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Komisi III juga melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi serta melibatkan 46 anggota Komisi III untuk menyerap aspirasi di daerah pemilihan masing-masing.
Habiburokhman menambahkan, undang-undang ini membawa perubahan paradigma penegakan hukum, tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan korban tindak pidana. “Bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana, tapi pemulihan kerugian negara dan kerugian korban,” jelasnya.
Dalam pembahasannya, RUU tersebut juga mengatur mekanisme perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based forfeiture. Selain itu, terdapat pengaturan mengenai pengelolaan aset secara terpadu, transparansi, serta pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Setelah mendengarkan laporan Komisi III DPR RI, Puan Maharani menyampaikan bahwa pembahasan RUU telah dilakukan melalui proses partisipasi publik dan penelaahan substansi agar tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
“RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang alhamdulillah insyaallah pada hari ini kita akan memutuskan dan mengesahkannya menjadi undang-undang. Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan.
Puan kemudian meminta persetujuan kepada masing-masing fraksi dan seluruh anggota DPR RI. Setelah memperoleh persetujuan, rapat dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir Presiden yang diwakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini.
Dalam pendapat akhir Presiden, Rini menyampaikan bahwa pemerintah menyetujui RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang. Ia menegaskan, pengaturan tersebut diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum dan memastikan aset hasil tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara maupun korban yang berhak.
“Berdasarkan hal tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan secara bersungguh-sungguh persetujuan pimpinan dan anggota DPR RI, izinkan kami mewakili Presiden Republik Indonesia dalam rapat paripurna yang terhormat ini menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang,” ujar Rini.
Rini menjelaskan, undang-undang tersebut mengatur ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset, antara lain tindak pidana korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Selain itu, pengaturan mencakup jenis aset yang dapat dirampas, mekanisme perampasan berdasarkan maupun tanpa putusan pidana, pengelolaan dan pengawasan aset oleh badan yang dibentuk Presiden, serta sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
Dengan persetujuan DPR RI dan pemerintah dalam rapat paripurna tersebut, RUU Perampasan Aset resmi disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. (UPL)
