Surabaya, Sumol - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak dan Kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/11/2025). Purbaya menyoroti penggunaan container scanner baru yang tiba dua minggu lalu, untuk mempercepat proses pemeriksaan barang.
“Saya melihat langsung proses pemeriksaan kontainer, hasilnya bagus. Tadi juga saya lihat pengoperasian kontainer scanner yang baru dipasang sekitar dua minggu lalu. Meskipun belum sempurna, saya yakin alat ini akan semakin meningkatkan dan mempercepat kemampuan pegawai Bea dan Cukai dalam melakukan pemeriksaan barang,” ujar Purbaya.
Dalam kunjungan ke KPPBC TMP Tanjung Perak, Purbaya mengikuti proses pemeriksaan barang secara langsung dengan mencocokan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan fisik barang. Dia ingin melihat secara langsung proses bisnis kepabeanan serta memastikan pelaksanaan prosedur pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan untuk mendukung kelancaran arus logistik nasional.
Setelah itu, Purbaya kemudian melanjutkan kunjungan ke KBLBC Kelas II Surabaya, salah satu unit pendukung teknis yang memegang peran penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bea dan Cukai. KBLBC mempunyai tugas melaksanakan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang, dan pengembangan laboratorium berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu meninjau langsung fasilitas laboratorium. KBLBC Kelas II Surabaya kini telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang responsif gender, guna memastikan bahwa seluruh pegawai dapat mengakses, menggunakan, dan merasa nyaman di lingkungan kerja tanpa diskriminasi.
Menteri Keuangan juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Bea dan Cukai atas dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, terutama di tengah meningkatnya tantangan global. “Untuk teman-teman Bea dan Cukai, semangat. Anda ada di titik terdepan untuk menjaga keutuhan integritas pasar dalam negeri dari produk-produk ilegal,” pungkas Menkeu. (UPL)