Kuasa Hukum Ramles Sitorus Siap Adukan Pemko Pematangsiantar ke Ombudsman dan Mendagri (Foto: Ridho)
Pematangsiantar, Sumol - Penanganan pengaduan Ramles Sitorus terkait dugaan penggunaan bahu jalan dan parit untuk aktivitas usaha rumah potong ayam di Jalan Tangki Ujung, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, kembali menjadi sorotan. Setelah berlangsung lebih dari dua tahun, persoalan tersebut belum menghasilkan penyelesaian konkret yang diharapkan pihak pelapor.
Bahkan, pertemuan yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar, Junaedi Antonius Sitanggang, pada Selasa (10/11/2026), justru meninggalkan kekecewaan bagi Pondang Hasibuan, S.H., M.H., selaku kuasa hukum Ramles Sitorus.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Sekda Kota Pematangsiantar, Jalan Merdeka Nomor 6, tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan Ramles Sitorus yang sebelumnya menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Agenda pertemuan itu tertuang dalam surat undangan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 002/000.1.10/6842/XI-2026 tertanggal 4 November 2026, yang ditandatangani secara elektronik oleh Sekda Junaedi Antonius Sitanggang.
Dalam surat tersebut, sejumlah pejabat diundang, yakni Inspektur Kota Pematangsiantar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Kepala Bagian Organisasi Setdako Pematangsiantar, Camat Siantar Martoba, Lurah Naga Pita, serta Ramles Sitorus, S.H., M.H.
Surat undangan itu mencantumkan bahwa pertemuan dilaksanakan untuk membahas tindak lanjut laporan pengaduan Ramles Sitorus, dengan merujuk pada surat Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara Nomor T/00465/LM.25-02/0281.2025/IV/2026 tertanggal 8 April 2026 mengenai tindak lanjut penyelesaian laporan.
Namun, menurut Pondang Hasibuan, pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan maupun tindakan konkret terkait penertiban yang selama ini mereka harapkan.
Ia mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Sekda meminta waktu untuk melakukan penertiban terhadap bangunan atau aktivitas yang dipersoalkan. Akan tetapi, permintaan waktu itu dinilai belum memberikan kepastian penyelesaian, mengingat persoalan tersebut sudah berlangsung lebih dari dua tahun.
"Kami sangat kecewa. Persoalan ini sudah lebih dari dua tahun, tetapi sampai sekarang belum ada tindakan penertiban yang nyata. Pemerintah seharusnya sudah dapat menjelaskan apa yang telah dikerjakan selama ini dan kapan penertiban akan dilaksanakan," tegas Pondang.
Menurutnya, pengaduan Ramles Sitorus berkaitan dengan aktivitas usaha rumah potong ayam di depan kediaman pelapor di kawasan Jalan Tangki Ujung. Pihaknya mempersoalkan penggunaan bahu jalan dan parit yang dinilai mengganggu fungsi fasilitas umum.
Selain itu, aktivitas usaha tersebut juga dikeluhkan karena menimbulkan bau yang menurut pelapor mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi.
Pondang menilai persoalan ini tidak semestinya dipandang hanya sebagai perselisihan antara pelapor dan pihak pengelola usaha. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan fasilitas umum digunakan sesuai peruntukannya serta menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan masyarakat.
Ia mempertanyakan sejauh mana pelaksanaan penegakan peraturan daerah (Perda) oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar, terutama ketika terdapat pengaduan masyarakat mengenai dugaan penggunaan bahu jalan dan parit untuk kepentingan usaha.
Pondang bahkan mengingatkan, apabila penggunaan fasilitas umum dibiarkan tanpa penertiban, masyarakat dapat mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menerapkan aturan.
"Kalau penggunaan bahu jalan dan parit seperti ini tidak ditertibkan, besok-besok masyarakat bisa saja berjualan di mana pun dengan menggunakan bahu jalan. Lalu, bagaimana pemerintah menegakkan Perda? Jangan sampai masyarakat melihat pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menertibkan pelanggaran yang terjadi," ujarnya.
Karena belum memperoleh hasil konkret dari pertemuan tersebut, Pondang menyatakan pihaknya akan melanjutkan persoalan ini ke Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri).
Langkah tersebut dimaksudkan agar lembaga terkait dapat menelaah penanganan pengaduan masyarakat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan perangkat daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan.
Ia juga menyoroti tanggung jawab sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Lingkungan Hidup, Camat Siantar Martoba, serta Lurah Naga Pita. (DHO)