Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Foto: Ist)
Jakarta, Sumol - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam pada Selasa (10/11/2026).
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Jakarta.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan niat pengunduran diri tersebut disampaikan Gibran di tengah dinamika yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya sebagai wakil presiden.
Prasetyo sekaligus meluruskan informasi yang beredar mengenai respons Presiden Prabowo terhadap niat tersebut. Dia menegaskan, tidak benar apabila Presiden disebut menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Di sisi lain, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” jelasnya.
Prasetyo menambahkan, pemerintah menghormati proses hukum yang akan ditempuh untuk menguji keabsahan dokumen tersebut.
Keputusan Gibran mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wapres ini dilakukan di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen.
Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah menekan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam putusannya, MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah. (UPL)