Peternak Lembu Kecewa, PTPN IV Dinilai Tidak Serius (Foto: Ridho Harahap)
Simalungun, Sumol - Aksi damai yang digelar Aliansi Relawan Pengembala Sapi Baik Budi akhirnya diterima untuk melakukan pertemuan di ruang kantor PTPN IV Kebun Dolok Ilir, Rabu (11/11/2026).
Ratusan warga pendemo pulang dengan rasa kecewa yang mendalam, karena pihak manajemen perkebunan dinilai gagal memberikan jawaban konkret terhadap seluruh tuntutan yang sudah disampaikan warga.
Kordinator demo sekaligus perwakilan peternak lembu, Slamet, menyampaikan kekecewaannya secara tegas. Menurutnya, tujuan utama warga sangatlah sederhana, yaitu agar keberadaan perkebunan dapat menyejahterakan masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar perkebunan tersebut.
“Sebenarnya poin utama kami sederhana: perkebunan seharusnya bisa menyejahterakan masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, pertanyaannya, siapa masyarakat lingkungan itu? Ya kami!” ujar Slamet.
Ia mengakui bahwa pihaknya sempat disambut oleh pimpinan manajemen, termasuk General Manager PTPN IV Kebun Laras, dan sempat melakukan musyawarah langsung di lokasi. Namun, hasil dari pembicaraan tersebut jauh dari harapan warga.
“Kami memang disambut dengan antusias oleh pihak pimpinan manajemen Laras, bahkan poin-poin unjuk rasa kami langsung ditanggapi oleh Bapak Manajemen Laras atau General Manager. Kami langsung melakukan musyawarah di tempat. Jujur saja, poin-poin hasil musyawarah tersebut tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan,” tegasnya.
Dua tuntutan pokok yang menjadi harapan utama warga tetap tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Pertama, warga menginginkan izin memanfaatkan lahan perkebunan sawit yang sudah berumur lima tahun ke atas untuk kegiatan penggembalaan ternak. Kedua, pihak perkebunan harus bertanggung jawab secara penuh atas banyaknya kasus kematian lembu milik warga.
“Karena pohon sawit sudah berumur 5 tahun ke atas, kami sebagai masyarakat berharap diperbolehkan untuk memanfaatkannya untuk berternak. Masalah lembu milik warga yang banyak mengalami kematian, itu harus ada pertanggungjawaban penuh dari pihak perkebunan,” ucap Slamet.
Warga juga sangat murka atas tindakan penarikan lembu milik warga secara paksa oleh oknum perkebunan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk pengzaliman yang membuat masyarakat merasa terus-menerus tertekan dan tidak aman.
“Ini yang lebih dahsyat dan membuat kami sangat geram! Lembu-lembu kami yang sudah diikat dan diangon justru ditarik paksa oleh pihak mereka tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Kami merasa dizalimi dan sangat resah. Oleh karena itu, kami menegaskan kepada pihak manajemen Laras untuk bertanggung jawab!” serunya dengan nada emosi.
Slamet secara tegas meminta jajaran Polres Simalungun untuk menindaklanjuti secara hukum tindakan penarikan ternak secara paksa tersebut, dan mendesak agar oknum yang bertanggung jawab segera diproses.
Ganti Rugi
Indra Syahputra Damanik, narahubung dari Rumah Aspirasi Hinca Pandjaitan juga menyuarakan desakan tegas dari kalangan masyarakat. Ia menegaskan, persoalan kematian lembu milik warga tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kejelasan.
“Masyarakat mendesak agar kematian lembu milik warga ini harus segera diganti rugi. Ini adalah hak warga yang harus dipenuhi, bukan hanya janji kosong,” ujar Indra Syahputra Damanik.
Aliansi warga juga meminta anggota DPR RI Komisi III, Hinca I.P. Pandjaitan, untuk bersikap tegas melihat konflik berkepanjangan ini. Warga menyatakan sudah terlalu lama merasakan tekanan dan perlakuan yang menzalimi.
“Kami juga meminta kepada anggota DPR RI Komisi III, khususnya Bapak Hinca IP Pandjaitan, agar bersikap tegas melihat konflik yang terjadi di tempat kami ini. Kami sudah lama merasakan resah dan dizalimi,” katanya. (DHO)