Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat memberikan arahan pada kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (30/04/2025). (Foto/Hms Menpan)
Jakarta, Sumol - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa fokus utama Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 adalah percepatan transformasi digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur demi mewujudkan birokrasi kelas dunia pada 2045.
“GDRBN menargetkan perubahan mendasar di berbagai aspek, mulai dari transformasi digital pemerintahan hingga peningkatan kompetensi aparatur, menciptakan kelembagaan yang lincah, hingga pelayanan publik berkualitas serta inklusif,” ujarnya saat memberikan arahan pada kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (30/04/2025).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebut GDRBN 2025–2045 akan menjadi tonggak penting dalam transformasi birokrasi Indonesia. Visi utamanya adalah menciptakan birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas, dengan pendekatan human-based yang fokus pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Rini menjelaskan, Kementerian PANRB telah menyiapkan program strategis reformasi birokrasi yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), pemerintah digital, serta transformasi pelayanan publik. SAKP mendorong sinergi kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan nasional secara kolaboratif, efektif, dan efisien, menggantikan pendekatan instansional yang sebelumnya belum selaras dan belum optimal mendukung outcome bersama.
Pemerintah juga melakukan percepatan dan kesinambungan transformasi digital dengan memanfaatkan fondasi yang sudah ada yaitu fondasi kebijakan dan tata kelola. Transformasi digital pemerintah bergeser dari sekadar digitalisasi prosedur menuju sistem yang berorientasi pada dampak dan penciptaan nilai publik.
“Kementerian PANRB juga berkomitmen untuk mengoptimalkan ekosistem pelayanan publik dengan harapan ke depannya dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan, serta memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat kepada masyarakat luas,” tutur Rini.
Dalam Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024, Kementerian PANRB juga memberikan apresiasi pada instansi pemerintah dengan indeks RB terbaik hasil evaluasi RB 2024. Menteri Rini berharap pencapaian ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang, sekaligus menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.
“Birokrasi yang berdampak dapat tercapai apabila kita dapat bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan nasional bersama. Apa yang kita kerjakan sesungguhnya bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto melaporkan capaian reformasi birokrasi yang merupakan hasil evaluasi RB sepanjang tahun 2024. Pada 2024, Tim Penilai Nasional (TPN) melakukan evaluasi RB pada 628 instansi, terdiri dari 82 kementerian/lembaga, 38 provinsi, dan 508 kabupaten/kota.
Erwan menyampaikan, kementerian/lembaga memiliki rata-rata indeks RB 82,98 atau naik 6.17 poin. Pemerintah provinsi memiliki rata-rata indeks RB 74,63 atau naik 4.92 poin, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki rata-rata 69,46 di tahun 2024 atau naik 10.14 poin dari tahun sebelumnya.
“Kami mendorong instansi dengan capaian indeks RB di atas rata-rata untuk membagikan praktik terbaiknya. Kami juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam implementasi Reformasi Birokrasi, dan mengajak untuk terus memperkuat kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” pungkas Erwan. (UPL)
