Jakarta, Sumol - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta membahas penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan Tahun 2025–2026.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut anggaran untuk Sekolah Rakyat dari APBN 2025 sebesar Rp 1,1 triliun. Menurut dia, penggunaan anggaran terbesar ada pada pengadaan laptop dan seragam untuk 15.000 siswa lebih di 159 Sekolah Rakyat. Meski demikian, Saifullah mengatakan hingga saat ini penyerapannya masih belum terlalu banyak, mengingat Sekolah Rakyat baru diluncurkan pada 14 Juli 2025.
“Alhamdulillah berkat kolaborasi, kerja sama dengan menteri-menteri yang ditunjuk oleh Presiden, ya akhirnya sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini. Yang sudah berjalan sejak tanggal 14 Juli adalah di 63 titik yang setiap hari sampai sekarang kita terus evaluasi dalam masa MPLS ini,” ujar Saifullah Yusuf.
Lebih lanjut, Mensos menyampaikan bahwa proses pembelajaran akan diperluas ke 37 titik tambahan pada minggu ini atau depan, serta 59 titik lainnya pada bulan September mendatang. Penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan tahun 2025 ini ditargetkan mampu menampung lebih dari 15 ribu siswa.
“Dari 190 titik penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan tahun 2025 itu bisa menampung kurang lebih sekitar 15 ribu siswa sekolah rakyat dan melibatkan lebih dari 2.000 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan lainnya seperti wali asrama, wali asuh, dan lain sebagainya,” lanjutnya.
Untuk tahap pertama hingga akhir Juli 2025, Kementerian Sosial menargetkan ada 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi di berbagai daerah, yaitu di Pulau Sumatera (22 sekolah), Pulau Jawa (48 sekolah), Pulau Kalimantan (4 sekolah).
Kemudian, Pulau Sulawesi (15 sekolah), Kepulauan Maluku (4 sekolah), Papua (3 sekolah), Bali (1 sekolah), Nusa Tenggara Barat (2 sekolah), dan Nusa Tenggara Timur (1 sekolah). Namun, target itu bertambah menjadi 159 sekolah.
Pada kesempatan ini, Mensos turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, termasuk kementerian terkait yang telah memberikan dukungan atas penyelenggaraan sekolah rakyat. Dukungan tersebut, kata Mensos, mulai dari rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum pembelajaran, sarana dan prasarana, hingga dukungan anggaran.
“Pada saatnya nanti kalau semuanya sudah siap insyaallah Presiden akan meluncurkan secara langsung proses pembelajaran Sekolah Rakyat tahun ini,” kata Mensos.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menyatakan bahwa secara akademik pelaksanaan sekolah rakyat telah berjalan sesuai dengan kurikulum. Abdul Mu’ti pun menyampaikan harapan agar sekolah rakyat terselenggara dengan baik.
“Kemudian untuk pelaksanaannya kami terus bersinergi sehingga pada masa-masa ini MPLS di Sekolah Rakyat alhamdulillah berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan untuk selanjutnya dapat terus kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Mendikdasmen.
Program Sekolah Rakyat yang diluncurkan pertama kali pada 14 Juli 2025, merupakan sekolah berbasis asrama (boarding school) untuk jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sampai dengan sekolah menengah atas (SMA).
Pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat dikerjakan oleh sejumlah kementerian/lembaga terkait, dipimpin oleh Kementerian Sosial. (UPL)