Nias Barat, Sumol - Pemerintah Kabupaten Nias Barat bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Tim Appraisal menggelar pertemuan di lokasi pembangunan Jembatan Sungai Oyo. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas penanganan dan pembebasan lahan yang terdampak pembangunan Jembatan Sungai Oyo di Desa Tuwuna, Kecamatan Mandrehe pada, Kamis (21/08/2025).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Barat, Aliyakim Gulo, menyatakan bahwa pembangunan jembatan tersebut mendapat perhatian khusus dari Bupati Nias Barat.
Ia menyampaikan bahwa Bupati telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk BPN dan tim appraisal, untuk mempercepat penyelesaian persoalan lahan, katanya.
Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat, Ernawati Gulo, S.Pd., M.M., menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk mediasi antara pemerintah, pemilik lahan, dan pihak penyedia pekerjaan.
Ia mengatakan, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.
Bukan cuman itu, Ernawati menambahkan bahwa keberadaan Jembatan Sungai Oyo sangat vital bagi masyarakat Nias Barat, karena jembatan ini menjadi akses utama bagi lebih dari 97 ribu jiwa penduduk.
Saat itu, Ernawati menyampaikan rasa prihatinnya "Sejak jembatan ini runtuh tiga bulan lalu, masyarakat terpaksa memutar jauh melalui Nias Utara atau memutar melalui Nias Selatan terutama saat Sungai Oyo ini banjir," ujarnya.
Dengan demikian, Ernawati berharap pertemuan ini dapat menghasilkan kesepakatan terbaik bagi semua pihak sehingga pembangunan jembatan dapat segera berjalan tanpa hambatan, harapnya.
Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan proses pembangunan Jembatan Sungai Oyo dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat Nias Barat.
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan BPN Nias, tim appraisal, penyedia jasa pelaksana, asisten Setda Kabupaten Nias Barat, OPD terkait, perwakilan kantor camat Mandrehe, pj. Kades Desa Tuwuna, pejabat administrator lainnya, serta masyarakat pemilik lahan terdampak. (KN01)
