Ketua DPC Projo Nias, Darwis Zendrato (Foto: Yonimasari)
Nias, Sumol - Ketua DPC Projo Nias, Darwis Zendrato, menanggapi pernyataan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Berkat Kurniawan Laoli, yang mengatakan masyarakat Nias harus merdeka jika bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara tidak ditetapkan sebagai bencana nasional.
Darwis Zendrato menilai pernyataan tersebut sangat berbahaya dan keliru, serta dapat merusak komunikasi masyarakat Nias dengan Pemerintah Pusat.
"Memahami sikap empatinya atau rasa sosialnya pak dewan atas bencana yang terjadi di 3 Propinsi di pulau Sumatera ini, tetapi tolonglah jangan dibawa-bawalah Masyarakat Kep Nias untuk dieksplorasi dan menjadikan Kep Nias itu jadi barang taruhannya demi kepentingan pribadinya sesaat di panggung politik," kata Darwis Zendrato, kepada SumutOnline.com Rabu (17/12/2025) malam.
Darwis mengatakan bahwa sikap empati dan sosial Pak Dewan dapil kep Nias atas bencana yang terjadi di 3 Propinsi di pulau Sumatera ini dapat dipahami, namun jangan sampai Masyarakat Kep Nias dijadikan alat untuk kepentingan politik.
"Sikap ini sangat berbahaya dan sangat keliru sekali bahkan bisa saja melalui peristiwa ini akan merusak laju komunikasi masyarakat yang baik selama ini ke Pemerintah Pusat atas kepentingan besar masyarakat Kep Nias kedepan," tambahnya.
Darwis juga mempertanyakan mengapa Kep Nias harus dibawa-bawa dalam pernyataan tersebut, padahal negara sudah langsung hadir, membantu, dan menolong dengan cepat dan tanggap.
"Negara juga sudah menggerakkan segala sumber daya yang ada secara optimal lintas Kementerian dan Lembaga (K/L) tanpa batas dan tanpa lelah, bahkan negara juga sudah secara langsung menyiapkan dana yang sangat besar senilai RP 60 triliun untuk penanganan pemulihan dan rekonstruksi bencana sumatera tahun 2025," katanya.
Darwis menyarankan agar fokus membangun Kep Nias, dan berjuang menjadikan Pulau Nias ini menjadi Propinsi, yang lebih tepat dan bermanfaat bagi masyarakat Kep Nias.
"Saran saya, lebih baik saja fokus membangun Kep Nias, setidaknya berjuanglah menjadikan Pulau Nias ini menjadi Propinsi, itu jauh lebih tepat dan lebih bermanfaat bagi masyarakat Kep Nias pak dewan," kata Darwis mengakhiri. (KN01)
Darwis Zendrato menilai pernyataan tersebut sangat berbahaya dan keliru, serta dapat merusak komunikasi masyarakat Nias dengan Pemerintah Pusat.
"Memahami sikap empatinya atau rasa sosialnya pak dewan atas bencana yang terjadi di 3 Propinsi di pulau Sumatera ini, tetapi tolonglah jangan dibawa-bawalah Masyarakat Kep Nias untuk dieksplorasi dan menjadikan Kep Nias itu jadi barang taruhannya demi kepentingan pribadinya sesaat di panggung politik," kata Darwis Zendrato, kepada SumutOnline.com Rabu (17/12/2025) malam.
Darwis mengatakan bahwa sikap empati dan sosial Pak Dewan dapil kep Nias atas bencana yang terjadi di 3 Propinsi di pulau Sumatera ini dapat dipahami, namun jangan sampai Masyarakat Kep Nias dijadikan alat untuk kepentingan politik.
"Sikap ini sangat berbahaya dan sangat keliru sekali bahkan bisa saja melalui peristiwa ini akan merusak laju komunikasi masyarakat yang baik selama ini ke Pemerintah Pusat atas kepentingan besar masyarakat Kep Nias kedepan," tambahnya.
Darwis juga mempertanyakan mengapa Kep Nias harus dibawa-bawa dalam pernyataan tersebut, padahal negara sudah langsung hadir, membantu, dan menolong dengan cepat dan tanggap.
"Negara juga sudah menggerakkan segala sumber daya yang ada secara optimal lintas Kementerian dan Lembaga (K/L) tanpa batas dan tanpa lelah, bahkan negara juga sudah secara langsung menyiapkan dana yang sangat besar senilai RP 60 triliun untuk penanganan pemulihan dan rekonstruksi bencana sumatera tahun 2025," katanya.
Darwis menyarankan agar fokus membangun Kep Nias, dan berjuang menjadikan Pulau Nias ini menjadi Propinsi, yang lebih tepat dan bermanfaat bagi masyarakat Kep Nias.
"Saran saya, lebih baik saja fokus membangun Kep Nias, setidaknya berjuanglah menjadikan Pulau Nias ini menjadi Propinsi, itu jauh lebih tepat dan lebih bermanfaat bagi masyarakat Kep Nias pak dewan," kata Darwis mengakhiri. (KN01)