Prabowo, dalam diskusi dengan sejumlah pakar dan jurnalis senior di Hambalang Bogor (Foto: Ist)
Jawa Barat, Sumol - Presiden Prabowo Subianto akhirnya menjelaskan alasan Indonesia dan tujuh mayoritas berpenduduk muslim lainnya bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).
Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo, dalam diskusi dengan sejumlah pakar dan jurnalis senior di Hambalang Bogor, Jawa Barat, pada Selasa malam (17/03/2026). Diskusi berlangsung dari pukul 19.00-01.30 WIB.
Pada kesempatan itu, Presiden mengundang Retno Pinasti, jurnalis senior dan Pemimpin Redaksi SCTV-Indosiar; Muhammad Chatib Basri, mantan menteri keuangan, ekonom, dan pengajar di Harvard University; Najwa Shihab, jurnalis senior dan pendiri Narasi TV; Rizal Mallarangeng, Pendiri Freedom Institute, kolumnis, dan pengamat dan Mardigu Wowiek Prasantyo, kreator konten, pengusaha, dan filantropi. Diskusi tersebut dimoderasi oleh mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi.
Seperti dikutip dari rekaman videonya tayang pada Kamis (19/03/2026), Presiden menjelaskan keputusan Indonesia bergabung dengan BoP dilakukan setelah melalui pertimbangan matang, dengan tujuan mendukung kemerdekaan penuh Palestina.
Secara kronologi, Prabowo Subianto menerangkan awal keterlibatan Indonesia dalam pembentukan BoP bermula pada 23 September 2025, saat dirinya menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS).
Saat itu, Prabowo menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sekaligus mendorong solusi dua negara (two-state solution). Beberapa jam kemudian, lanjutnya, Prabowo bersama tujuh pemimpin negara mayoritas Muslim dalam Group of Eight, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir, diundang Presiden AS Donald Trump dalam sebuah pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut, Trump disebut meminta negara-negara itu untuk mendukung 21-point plan, yakni proposal untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan di Gaza. Menurut Kepala Negara, rincian poin-poin tersebut dibacakan satu per satu oleh utusan khusus AS Steve Witkoff.
Presiden Prabowo kemudian mendengarkan secara saksama proposal tersebut dan tertarik pada poin ke-19 dan ke-20, yang menjelaskan bahwa Palestina akan diberikan jalan untuk menjadi bangsa mandiri dan mampu menentukan masa depannya.
Selain itu, ada pula poin bahwa AS akan memfasilitasi dialog antara Israel dan Palestina agar dapat hidup berdampingan secara damai.
Isi proposal tersebut dinilai sejalan dengan pandangan Indonesia terhadap isu Palestina, bahwa perdamaian jangka panjang dapat dicapai melalui solusi dua negara. "Jadi, kita lihat ini (poin) 19 dan 20 ada peluang (untuk kemerdekaan Palestina) walaupun kita tahu ini sedikit. Akhirnya, kita berdelapan (pimpinan negara mayoritas Muslim) diskusi, kita dukung ini atau tidak? Akhirnya, dalam lobi-lobi kita bilang, kita dukung," ujar Prabowo Subianto.
Seturut demikian, para pemimpin negara mayoritas itu menunjuk Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani untuk menjadi juru bicara mereka untuk menyampaikan kepada Presiden Trump bahwa negara-negara itu mendukung poin rencana tersebut. "We like your plan. But the problem is not us. The problem is Prime Minister Netanyahu of Israel," kata Prabowo mengingat kembali momen itu, seraya menerima jawaban dari Trump bahwa PM Israel Netanyahu adalah urusannya.
Beberapa saat setelah pertemuan tersebut, menurut dia, muncul gagasan mengenai pembentukan BoP, yang sekaligus sudah diadopsi di dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
Mendukung Kepentingan Palestina
Menanggapi perkembangan ini, kedelapan negara mayoritas muslim, kembali berunding mengenai apakah perlu ikut serta di dalamnya atau tidak. Mengacu pada hasil perundingan, mereka menilai bahwa bergabung dalam BoP akan memberikan ruang yang lebih besar untuk memengaruhi arah kebijakan agar berpihak pada kepentingan Palestina.
Poin ini, ujar Prabowo, jauh lebih realistis dan konkret dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina daripada memilih untuk tidak bergabung dengan BoP. "Kalau kita di dalam, mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina. Kalau di luar (BoP), kita tidak bisa (memperjuangkan Palestina). Jadi, akhirnya kita putuskan, kita masuk," tegasnya.
Kendati demikian, Kepala Negara mengatakan Indonesia tak akan segan angkat kaki dari BoP tanpa perlu konsultasi dengan anggota lainnya jika hasil-hasil keputusannya tidak sejalan dengan kepentingan Indonesia atau Palestina. "Selama kita di dalam BoP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi, dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar," tambahnya menjawab pertanyaan Najwa Shihab. (UPL)