Prabowo : Pengamanan dan Swasembada Pangan Prioritas Utama (Foto: Ist)
Jakarta, Sumol - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengamanan pangan nasional dan pencapaian swasembada pangan menjadi program utama pemerintah dalam menghadapi tantangan global sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Rabu (20/05/2026).
Menurut Presiden Prabowo, berbagai lembaga dan pakar dunia memproyeksikan Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat atau kelima dunia pada 2045. Presiden Prabowo mengatakan capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat ketahanan nasional, khususnya di sektor pangan dan pertanian. “Program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo menjelaskan, pengalaman krisis global seperti pandemi Covid-19, perang, hingga gangguan produksi pangan dunia menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Saat terjadi krisis, banyak negara pengekspor pangan menghentikan ekspor sehingga harga pangan dunia melonjak. “Begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Harga pangan naik semua,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah bergerak cepat memperkuat produksi pangan nasional dan meningkatkan cadangan pangan pemerintah. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa produksi pangan Indonesia saat ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia.
“Cadangan yang ada di gudang pemerintah bahkan tidak cukup sehingga kita harus menyewa gudang tambahan,” kata Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo mengungkapkan, cadangan beras pemerintah yang pada Desember 2025 berada di angka 3,25 juta ton kini telah meningkat menjadi lebih dari 5,3 juta ton per 10 Mei 2026.
Selain pangan, Presiden Prabowo juga menyoroti kuatnya kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap perekonomian nasional. Presiden Prabowo menyebut Indonesia saat ini menjadi pengekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) terbesar di dunia dengan devisa ekspor minyak kelapa sawit mencapai USD 23 miliar atau setara Rp391 triliun pada 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor sektor pertanian pada Januari–Desember 2025 mencapai Rp756,59 triliun atau meningkat sekitar Rp166 triliun dibanding periode sebelumnya. Sementara itu, impor sektor pertanian turun sekitar Rp41 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan sektor pertanian kini menjadi bantalan utama ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Selain itu, pemerintah juga berhasil memperkuat produksi pupuk nasional. Presiden Prabowo menyebut Indonesia kini bahkan mampu membantu sejumlah negara lain melalui pasokan pupuk karena produksi dalam negeri yang surplus. “Kita diminta bantuan pupuk oleh negara-negara lain karena produksi pupuk kita lebih,” ujar Presiden.
Sejalan dengan penguatan produksi pupuk nasional tersebut, sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melepas ekspor perdana pupuk urea ke Australia di Dermaga BSL PT Pupuk Kalimantan Timur, Bontang, Kamis (14/05/2026). Kerja sama ini diawali dengan komitmen ekspor sebesar 250.000 ton dan ditargetkan meningkat menjadi 500.000 ton, dengan potensi nilai mencapai sekitar Rp7 triliun.
Langkah tersebut sekaligus menegaskan semakin kuatnya posisi Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan memperkuat perannya pada rantai pasok pupuk global.
Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, pemerintah berhasil menurunkan harga pupuk hingga 20 persen sehingga petani dapat memperoleh pupuk dalam jumlah yang cukup.
Meski demikian, Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya pengawasan distribusi pupuk subsidi agar tidak terjadi penyelewengan maupun penyelundupan. “Kita harus menjaga bersama agar pupuk subsidi tidak diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain,” pungkas Presiden Prabowo. (UPL)