Jakarta, SumutOnline- Terdapat 199 mantan narapidana kasus korupsi yang terdaftar sebagai bakal caleg DPRD tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia termasuk di wilayah Sumatera Utara. Tercatat, 1 orang mantan napi korup mendaftar jadi bacaleg di Kabupaten Nias Selatan dan 1 orang terdaftar di Tebing Tinggi.
"Ya ini membuktikan partai tak sepenuhnya menjalankan fakta integritasnya. jumlah tersebut masih dapat bertambah seirama dengan pengawasan yang terus dilakukan Bawaslu hingga KPU menetapkan daftar calon tetap (DCT) pada 20 September mendatang. " ucap Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, lewat pesan singkatnya kepada wartawan.
Dalam temuan Bawaslu, 30 eks napi korupsi terdaftar sebagai bakal caleg DPRD di 11 provinsi, 148 eks napi korupsi terdaftar sebagai bakal caleg DPRD di 93 kabupaten, dan 21 eks napi korupsi terdaftar sebagai bakal caleg DPRD di 12 kota.
Sedangkan untuk DPRD Kabupaten, bacaleg mantan narapidana korupsi ditemukan di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Banggai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumbawa dan Rokan (2 orang).
Selanjutnya di Kabupaten Seruyan, Kabupaten Alor, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (3 orang). Di Kabupaten Buol dan Kabupaten Katingan (6 orang), di Kabupaten Kapuas (5 orang), di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Trenggalek (4 orang), di Kabupaten Kutai Kartanegara (4 orang), dan di 63 Kabupaten lainnya yang terdapat satu bakal calon legislatif mantan narapidana korupsi.
Diketahui, Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tidak memperkenankan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, serta kejahatan seksual terhadap anak untuk mendaftar sebagai bakal caleg pada Pemilu 2019. Jika partai politik bersikukuh mendaftar mantan napi ketiga kasus tersebut, maka KPU akan mengembalikan berkas bakal caleg yang bersangkutan alias menolaknya. (yp)
