Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo (Ist)
Jakarta, Sumol - Buntut Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Sumatera Utara dan Bangka Belitung, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merombak jajaran eselon I di kementeriannya. Dua posisi strategis yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Inspektur Jenderal (Irjen) resmi diganti dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (04/07/2025).
Zainal Fatah yang sebelumnya menjabat sebagai Sekjen digantikan oleh Wida Nurfaida, yang sebelumnya Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga. Sementara posisi Irjen yang sebelumnya diisi Dadang Rukmana kini digantikan Maulidya Indah Junica, yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Prasarana Strategis.
Ia menyebut langkah ini sebagai bukti sikap tegasnya. Meski berpotensi menimbulkan perlambatan perputaran ekonomi daerah dalam jangka pendek, Dody yakin langkah bersih-bersih ini akan berdampak pada kualitas pekerjaan dan efisiensi jangka panjang.
Perombakan ini dilakukan seiring upaya penertiban internal menyusul dua kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap pejabat Kementerian PU dan Dinas PU daerah, masing-masing di Bangka Belitung dan Sumatera Utara.
"Kami saat ini telah menonaktifkan sementara para ASN yang sudah ditersangkakan. Ada 5 orang dari Bangka Belitung dan 1 orang di Sumatera Utara. Tidak hanya menonaktifkan tersangka, tapi juga kami mengganti semua 2 pejabat di atasnya," ungkap Dody.
"Hal ini semata-mata hanya ingin menjaga agar proses hukum ini berjalan dengan baik, berjalan dengan semestinya tidak perlu ada yang ditutupi," sambungnya.
Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa rotasi ini juga bertujuan meningkatkan efektivitas kinerja dan memberantas praktik-praktik yang menyebabkan kebocoran anggaran di kementerian.
"Kebocoran dan pemborosan harus dihentikan, bukan ditutup-tutupi, atau dilakukan pergerakan sana-sini yang tidak efektif, tetapi benar-benar harus dihentikan, segera," tambah Dody
Dia menyatakan, Kementerian PU juga akan terus melakukan pembinaan kelembagaan dan perbaikan sistem untuk menekan kebocoran anggaran serta melakukan efisiensi belanja infrastruktur. Belanja-belanja yang tidak diperlukan atau yang dapat dikerjakan oleh pihak swasta akan diserahkan kepada sektor privat.
"Harapan kami cuma satu, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kita bisa turun dari enam," tegasnya.
Dody menambahkan, Kementerian PU saat ini tengah mencermati proses hukum yang sedang berjalan di Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung yang menyebabkan kebocoran anggaran hingga lebih dari 40 persen.
"Ini menunjukkan bahwa prediksi dari Bapak Alm. Sumitro (Djojohadikusumo) bapak dari Pak Prabowo sudah tepat, bahwa memang di PU ini sedang ada ketidakefisienan penggunaan anggaran. Dan itulah sebabnya, salah satu sebab kenapa kemudian ICOR negara menjadi lebih dari enam," jelas dia.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
Kelima orang ini diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis malam, 26 Juni lalu, atas dugaan memuluskan proyek senilai total Rp231,8 miliar.
Kelimanya adalah TOP selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen (PPK), HEL selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumut, KIR selaku Direktur Utama PT DNG, dan RAY selaku Direktur PT RN.
Tersangka TOP, RES, dan HEL diduga menerima suap dari pihak swasta, yakni tersangka KIR dan RY, guna memuluskan pemenangan tender proyek pembangunan jalan.
"Kementerian PU untuk dari waktu ke waktu dari detik ke detik selalu harus wajib berbenah," kata Dody.
Saat ditanya alasan pergantian Sekjen, Dody menyebut Zainal Fatah memang sudah menyampaikan keinginan untuk mundur. "Saya nggak begitu hafal. Sekjen kita ganti dengan Bu Wida, beliau juga sudah sampaikan ke saya, sudah capek. Sudah ingin istirahat ingin fokus ke pondoknya sehingga kita kabulkan lah keinginan beliau," jelasnya.
Selain di eselon I, Dody memastikan pembenahan akan berlanjut hingga ke jajaran eselon II, Kepala Satuan Kerja (Kasatker), hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Berikut daftar lengkap pejabat eselon I yang dirombak:
Sekretaris Jenderal: dari Zainal Fatah ke Wida Nurfaida
Inspektur Jenderal: dari Dadang Rukmana ke Maulidya Indah Junica
Dirjen Sumber Daya Air (SDA): dari Lilik Retno Cahyadiningsih ke Dwi Purwantoro
Dirjen Prasarana Strategis: dari Maulidya Indah Junica ke Bisma Staniarto
Dirjen Bina Konstruksi: dari Abdul Muis ke Boby Ali Azhari
Kepala BPSDM: dari Canka Amprawati Suryadi Putri ke Apri Artoto. (UPL)